Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Bagian Hukum Kab. Lombok Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
untuk menyesuaikan pelaksanaan pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 17 Tahun 2013
UU Nomor 9 Tahun 2015
PP Nomor 6 Tahun 1988
PP Nomor 57 Tahun 2005
PP Nomor 58 Tahun 2005
PP Nomor 79 Tahun 2005
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
Perda Kab. Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Ketentuan Pasal 4 diubah
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A,
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (5) dan (6) diubah,
5. Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (4) diubah
6. Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A)
7. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4),
8. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) diubah
9. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7)
10. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal
11. Diantara Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1A) dan ayat (1B),
12. Ketentuan Pasal 21 diubah
13. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 26A dan Pasal 26B
14. Ketentuan Pasal 31 ayat (6) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Perbub Lombok Utara Nomor 19 Tahun 2012
-
12
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan dan efektivitas dalam pemenuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Psl 18 ayat (6) UUN 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 49 Th 2018; Permendagri No 79 Th 2018.
Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 tahun 2019 tentang Tata Kelola Pegawai Non ASN Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan BupatI Kendal Nomro 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan adanya pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S-16/MK.7/2019 tanggal 2 Mei 2019 Hal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2019, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Lampiran I, Lampiran II, Rincian APBD, Lampiran IIIa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENYELENGGARAAN ACARA
ABSTRAK:
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Nunukan; dalam setiap penyelenggaraan acara berpotensi menimbulkan sampah yang dapat menurunkan kualitas kebersihan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah dalam setiap penyelenggaraan acara; untuk memberikan arah, landasan dan kepastian Hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan sampah
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 60 Tahun 2017; Perda Nunukan No. 12 Tahun 2008; Perda Nunukan No. 5 Tahun 2017
Penyelenggara Acara adalah orang atau badan baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang baik secara langsung ataupun tidak langsung menyelenggarakan suatu acara; Penyelenggaraan acara adalah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara acara yang dapat mengakibatkan timbulan sampah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa menyadari akan pentingnya nilai guna suatu arsip bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau serta mengingat semakin meningkatnya volume arsip yang tercipta oleh suatu unit keija sesuai dengan dinamika pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan masyarakat disegala bidang, maka dipandang perlu untuk melaksanakan penyusutan arsip yang berpedoman pada Jadwal retensi Arsip;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perkep ANRI No.6 Tahun 2013, Perda sanggau No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, JRA Fasilitatif Keuangan, Tata Cara Penggunaan JRA Fasilitatif Kepegawaian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 27 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BATAS DESA BUNYU SELATAN
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Penetapan Batas Desa Bunyu Selatan (sebelah barat, timur, utara dan selatan);
Peraturan ini terdiri dari 9 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG HARGA DASAR SATUAN BANGUNAN DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa memperhatikan indeks harga, perkembangan pembangunan dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini di Kabupaten Mempawah, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Satuan Bangunan di Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Satuan Bangunan di Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, Uu No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Pontianak no.15 Tahun 2010, Perda No.5 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Harga Dasr Satuan Bangunan Di Kabupaten Mempawah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
4 hal dan penjelasan 7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum
pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Retribusi Terminal yang dikeluarkan oleh pemerintah saat
ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian
dan biaya operasional serta untuk meningkatkan
pendapatan Asli Daerah, maka perlu merubah tarif retribusi
pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun
2011 tentang Retribusi Terminal.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.16 Tahun 2011.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Perubahan Tarif
Retribusi Pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2019.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011
4 hlm.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019
ombudsman ri - pengelolaan - kode etik dan kode perilaku insan ombudsman
2019
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 40, BN 2019/NO 1768; PERATURAN.GO.ID: 25 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 40 Tahun 2019 adalah a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP No. 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI; b) bahwa pengaturan mengenai Kode Etik Insan Ombudsman yang diatur dalam Peraturan Ombudsman No. 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman.
Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 40 Tahun 2019 diantaranya adalah UU No, 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Ri di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI; PP No. 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Peraturan Ombudsman No. 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman No. 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; Peraturan Ombudsman No. 30 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Asisten Ombudsman RI.
Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku insan ombudsman dalam Peraturan Ombudsman No. 7 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, dibentuk Peraturan Ombudsman No. 40 Tahun 2019 yang mencabut Peraturan Ombudsman No. 7 Tahun 2011, mengatur tentang asas dan nilai ombudsman; kode etik dan kode perilaku; penegakan kode etik dan kode perilaku; sanksi, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku, Peraturan Ombudsman No. 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 308), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2019, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Perubahan APBD; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
