Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah terbagi atas kelompok tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah Kota Ambon Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; . Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 40 Tahun 2022
tata - cara - penanganan - pelaksanaan - dan - penatausahaan - pertanggungjawaban - dan - pelaporan - serta - monitoring - dan - evaluasi - belanja - tidak - terduga
2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 40, BD Kota Cimahi Tahun 2022 No. 687
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertangguungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang meliputi Ketentuan Umum, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 September 2022 hal Kebijakan Realokasi Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022, maka perlu melakukan perubahan untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, sanksi dan realokasi Pengelolaan Dana Gampong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Gampong
Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
128/PMK.07 /2022; Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2021; Peraturan Walikota Langsa Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini terdiri dari 31 Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
Peraturan Walikota Langsa Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD Tahun 2022 Nomor 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022; bahwa dalam rangka pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja beberapa Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 No. 37
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020, perlu menetapkan Perwako tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2022
UU No. 12 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kota Pariaman No. 7 Tahun 2016, Perda Kota Pariaman No. 6 Tahun 2008
Sistematika Pergub ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Sifat Bantuan Keuangan
3. Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan
4. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan
5. Pengelolaan
6. Tugas dan Tanggung Jawab SKPD terkait dan Penerima Bantuan keuangan
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Kerugian Negara
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
16 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. Dalam rangka penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan dan praktik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah Kota Tarakan;
b. Peraturan Wali kota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti
c. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Thaun 1954; UU No 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara; UU nO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Permendagri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah; Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III SAPD
BAB IV BAS
BAB V KETENTUAN PENUTUP
LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kota Tarakan.
503
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mencabut
PERWALI Kota Pekanbaru No. 70 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022.
Dasar hukum Perwal ini adalah:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2022,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Perwal ini terdiri atas 5 Bab 10 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian THR dan Gaji Ketiga belas, Pembayaran, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian
Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru
(Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 70),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Walikota Prabumulih No 86 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan program prasarana Bangunan Gedung, pekerjaan di Bidang Jalan dan Jembatan dan Drainase, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu mengatur Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanaja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 6 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 28/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No 119/PMK.02/2020; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Prabumulih No 10 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur mengenai ketentuan umum, pengendalian dan evaluasi ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Walikota Prabumulih No 86 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD Tahun 2022 Nomor 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial Di wilayah Kota Cilegon
ABSTRAK:
bahwa untuk mensinergikan kebijakan pemberian Bantuan Sosial tidak terencana dalam bentuk Santuan Kematian dengan program jaminan dan perlindungan sosial dalam Rencana Jangka Menegah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 serta meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas program Santuan Kematian; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permensos No. 3 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Perwal No. 50 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 1 angka 4, angka 9, angka 12 dan angka 14 diubah, angka 10 dihapus, serta ditambahkan 8 (delapan) angka yaitu angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22; Perubahan an Pasal 4 ayat (2); Perubahan Pasal 5 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5); Perubahan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat 4 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g; Perubahan Pasal 7 huruf a, huruf d dan huruf e diubah, serta huruf c dihapus; Perubahan BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bah yang terdiri dari 1 Pasal, yakni BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8a;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2014
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD Tahun 2022 Nomor 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan keuangan daerah maka Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Wali Kota Cilegon tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
Peraturan ini mengubah Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
