PERDA Kab. Cianjur No. 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten CIanjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur
Mengubah :
PERDA Kab. Cianjur No. 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur
Organisasi pemerintahAN daerah - organisasi perangkat daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2011/38D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
ABSTRAK:
Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten CIanjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Dalam upaya Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, kesatuan bangsa dan politik, kemanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta meningkatkan pelayanan administrasi perizinan dan fasilitasi penanaman modal, perlu dilakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu segera merubah kembali Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
UU Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 72 Tahun 2005; UU Nomor 73 Tahun 2005; UU Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 41 Tahun 2007; UU Nomor 19 Tahun 2008; UU Nomor 57 Tahun 2007; UU Nomor 64 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten CIanjur Nomor 02 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten CIanjur Nomor 02 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten CIanjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan terkait pembentukan organisasi perangkat daerah pada Pasal 11 huruf c dan d, terkait kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi perangkat daerah pada Paragraf 7, Paragraf 8, Paragraf 10, Paragraf 12, dan terkait kepegawaian pada Pasal 107.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 1999
organisasi dan tata kerja - dinas pendaftaran penduduk
1999
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.1999/Seri.D No.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pendaf taran penduduk dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dihidang kependudukan, maka dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dihidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Pendudiik Daerah Tingkat II, maka Kabupaten Purbalingga perlu membentuk dan mengatur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaf taran Penduduk; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka pembentukan dan pengaturan Organisasi dan Tata-kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Purbalingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1989;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk, organisasi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 1999.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 10 Tahun 2013
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA
ABSTRAK:
bahwa urusan Pemerintahan Bidalg Kesehatan
merupakan urusan Pemerintahan wajib
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga
dipandang perlu mengatur Kelembagaan Pelayanan
Kesehatan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 15 ayat (41, pasal 16 ayat (2),pasal 31 ayat (5)
dan pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, perlu dibentuk susunan Organisasi Rumah
Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Tora.la
Utara sebagai Lembaga Teknis Derah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Toraja
Utara tentang Pembentukan Organisasi Rumah
Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Tora-ia
Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Mengingat
2
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
lg7 4 terfiarrg Pokok-Pokok Kepegawaian (l'embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 389O);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3381);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 ter,tang
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah teralhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahrun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
3
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di hopinsi
Strlawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang
Pelayanan Pubtik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 126, Tambahan I.embararr
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
lo.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
ll.Undang-Undang Nomor 12 Ta-hun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ar.t"ara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOZ
tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6l Tahun
2OO7 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 5
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Toraja Utara (l.embaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KER.IA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KEI,AS D KABUPATEN TORA.'A UTARA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tora.ia Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
Menetapkan
5
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja
Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
kmbaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Toraja Utara.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara.
8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas D
Kabupaten Toraja Utara.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Toraja
Utara.
1O. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan
perorangan meliputi Pelayanan Promotii Preventif,
kualitatif dan rehabilitatif yang diberikan kepada
pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar
Pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber
daya dan fasilitas secara opLimal.
1 1. Pelayanan Medik Spesialistik Dasar adalah
Pelayanan Medik Spesialistik Penyakit dalam,
Kebidanan dengan penyakit kandungan, bedah dan
kesehatan anak.
b
12. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan
kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat
keperawatan, yang mencakup biopsihososiospritual
yang komPrehensif.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
(1) RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 berkedudukan sebagai Lembaga Teknis
Daerah yang merupakan unsur penunjang tugas
Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan
Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
(2) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dipimpin oleh
seorang kepala dengan sebutan Direktur yang
bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah secara teknis operasional
berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan.
BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D mempunyai
tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan sesuai kebutuhan, potensi dan
7
karakteristik Daerah dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah
kelas D mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan Pelayanan Medis;
b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan
non medis;
c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan
perawatan;
d. penyelenggaraal pengelolaan sumber daya
manusia;
e. penyelenggaraan penelitian;
f. penyelenggaraan administrasi umum; dan
g. pe nyelenggaraan pelayanan rujukan.
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah
Kelas D sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
terdiri dari:
a. Direktur;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
d. Seksi Penunjang Medik; dan
e. Kelompok jabatan fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum
Daerah Ketas D sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian T\rgas
Pokok dan Fungsi Jabatan sebagaimana dimalsud
pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagran Kedua
Eselonisasi
Pasal 7
Eselon Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) sebagai berikut:
a. Direktur adalah Jabatan Eselon III b; dan
b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah
Jabatan Strrktural Eselon IV a.
BAB V
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Bagran Kesatu
Pengangkatan
Pasal 8
(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Sekretaris Daerah.
(2) Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab
dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan
Bupati di bidang Kepegawaian.
(3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSUD
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
gqgian Kedua
Keuangan
Pasal 9
(1). Pembiayaan RSUD berasal dari :
a. Pendapatan RSUD sendiri;
9
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan
c. Penerimaan sumber-sumber lain yang sah.
(2). Kekayaan RSUD Kelas D merupakan kekayaan
Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan
dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggaralan
kegiatan di RSUD.
(3). Pembinaan Keuangan RSUD Kelas D dilakukan oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pembinaan
Teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
Pasal 10
(l). RSUD Kelas D wajib menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan.
(2). Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta laporan
Keuangan dan kinerja RSUD Kelas D sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) disusun dan disajikan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
kerja dan laporan Daerah.
(3). Pendapatan yang diperoleh dari RSUD sebagai jasa
pelayanan yang diberikan, dilaporkan sebagai
pendapatan Daerah kepada Bupati dengan tembusan
ke DPRD.
(4). RSUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari
masyarakat atau badan lain yang tidak mengikat.
(5). Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dapat digunakan langsung untuk
membiayai operasional RSUD.
BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11
(l). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
10
(2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliananya.
(3). Masing-masing tenaga Fungsional berada di
Lingkungan Unit Kerja RSUD sesuai dengan
kompetensinya.
(4). Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban keda.
(5). Jenis dan Jenjang Kepangkatan Jabatan Fungsional
diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 12
(1) Setiap Pimpinan Satuan/unit kerja pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kelas D wajib menerapkan
prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik
interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai
dengan tugas pokoknya masing-masing.
(21 Setiap Pimpinan Satuan/unit Kerja pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kelas D wajib melaksanakan
pengawasan melekat.
(3) Setiap Pimpinan Satuan/unit keda pada Rumah
Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannnya masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjukpetunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap Pimpinan Satuan Unit/Ke{a pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kelas D wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung
Jawab kepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada
waktunya.
11
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetalruinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten
Toraja Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2013.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan
Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan prakarsa masyarakat, desa yang karena
perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai desa maka desa dapat dihapus dan atau
digabung serta diubah statusnya;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa agar lebih berdaya guna
dan berhasil guna maka perlu adanya pedoman pembentukan,
penghapusan dan penggabungan desa;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik
Indonesia, dan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 10 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan Desa
ABSTRAK:
Perda ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa perlu ada pengaturan lebih lanjut atas implementasi pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Perda ini ditetapkan dengan dasar hukum sebagai berikut:
1. UU Nomor 34 Tahun 2003;
2. UU Nomor 10 Tahun 2004;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004;
4. UU nomor 32 Tahun 2004;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004;
6. PP Nomor 25 Tahun 2000;
7. PP Nomor 72 Tahun 2005;
8. PP Nomor 73 Tahun 2005;
9. PP Nomor 79 Tahun 2005.
Perda ini memuat materi pokok yang mengatur: a) ketentuan umum; b) bagaimana desa dapat dibentuk, dimekarkan, digabung, atau dihapuskan; c) wilayah dan batas suatu desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2006.
Segala peraturan yang bertentangan dengan Perda ini dinyatakan dicabut.
Pengaturan yang belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati
Penjelasan: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kutai Timur No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama
ABSTRAK:
bahwa hak beragama merupakan Hak Asasi Manusia, di mana setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Pemerintah berkewajiban melindungi setiap orang dalam beribadat dan melaksanakan ajaran dengan agamanya, sepanjang tidak bertentangan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Kepala Daerah mempunyai memelihara ketenteraman dan
kewajiban ketertiban masyarakat terutama kerukunan umat beragama yang merupakan bagian penting dari kerukunan
nasional. Dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat
Beragama
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965; UU No.39 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 1988; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No.9 Tahun 2006 dan No.8
Tahun 2006; Keputusan Bersama Menag dan Mendagri No.1/BER/MDN-MAG/1969; Pergub Kaltim No.45 Tahun 2014; Perda Kutim No.5 Tahun 2013
Peraturan Bupati Kutai Timui ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama; Forum Kerukunan Umat Beragama terdiri dari Pembentukan dan Kedudukan, Tugas FKUB, Keanggotaan, Organisasi; Dewan Penasehat FKUB terdiri dari Pembentukan, Tugas, Keanggotaan; Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup. Pada Lampiran digambarkan Bagan Struktur Organisasi FKUB dan Dewan Penasehat FKUB
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2016.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a
. b
ahw
a be
r
d
asarkan ke
t
e
n
t
uan P
asal 1
6 ay
at (
2
) Pe
rat
u
r
an M
en
t
eri Pe
nd
a
y
a
gunaan A
paratur N
egara d
an Ref
o
rmasi B
ir
o
kras
i N
omo
r 2
5 T
ahun 2
021 tent
ang Pen
yede
rhanaan S
truktu
r O
r
ganisas
i pad
a I
nstans
i Pemerintah u
ntuk Pe
n
yederhanaan Bi
r
o
kras
i, peru bahan o
r
g
anisasi p
a
d
a i
nstans
i D
a
e
rah K
abupaten h
as
il penyede
rhanaan S
trukt
u
r O
r
g
anisas
i di
t
e
t
apkan oleh K
epala D
a
e
rah sesuai dengan ke
t
e
nt
uan peratu
r
an pe
rundang-
undan
gan
; b
. bahw
a dalam rangka mewu
j
udkan tata kelola pemerin tahan y
ang e
f
e
ktif dan efi
s
ie
n gu
na me
ningkatkan kinerj
a pemerintahan dan pel
a
y
anan publi
k di li
ngku
n
g
an i
nstans
i Pemerin
tah K
abupat
e
n M
una per
l
u dil
akukan pen
yede
rhanaan bi
r
o
kras
i; c. bahw
a dalam rangka pel
aksanaan kebi
j
akan pe
n
yederhanaan biro
kras
i di lingkun
gan in
stans
i Pemerintah K
ab
upat
e
n M
una
, per
l
u dil
akukan penataan susunan o
r
g
anisasi d
an tata kerj
a Di
nas Ke
s
ehatan K
abupat
en M
una
; d
. b
ahwa be
r
d
asarkan pertimbangan seba
gaimana dimaksud p
ada hu
r
u
f a
, huruf b d
an huruf c, pe
r
l
u mene
tapkan Pe
raturan B
upati M
una t
entan
g O
r
g
ani
sasi dan T
ata Kerj
a D
inas Ke
s
ehatan K
abupat
e
n M
una
;
1
. P
asal 1
8 ay
at (
6
) U
ndang-U
ndan
g D
asar N
egara R
epubli
k I
ndo
ne
s
ia T
ahun 1
945
; 2
. U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 2
9 T
ahun 1
959 t
e
ntang Pemben
t
ukan D
a
e
rah Ti
ngkat I
I di S
u
l
a
we
s
i (
Lembaran N
egara R
epub
li
k I
ndones
i
a T
ahun 1
959 Nomo
r 7
4, T
ambahan Le
mbaran N
egara Repub
li
k I
ndone
s
i
a N
omo
r 1
822
)
; 3
. U
ndang-U
n
dan
g N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
1 t
e
n
t
ang Pemben
t
ukan Pe
raturan Pe
rundang-
undangan (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndo
nes
i
a T
ahun 2
011 Nomo
r 82
, T
ambahan Le
mb
aran N
egara Repub
lik I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 5234
) seba
gaimana t
elah diubah den
gan U
ndan
g-U
ndang N
omo
r 1
5 T
ahun 2
0
1
9 t
e
nt
ang Pe
rubahan atas U
ndang- U
ndan
g N
omo
r 1
2 T
ahun 2
011 t
e
ntan
g Pembe
nt
ukan Pe
raturan Pe
rundang-
undan
gan (
Lembaran N
eg
ara Republik I
ndo
nesia T
ahun 2
0
1
9 N
omo
r 1
8
3, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
n
do
nes
i
a N
omo
r 6
389
)
; 4. U
ndan
g-U
n
dan
g N
omo
r 2
3 T
ahun 2
0
1
4 t
e
ntan
g Peme
r
i
ntahan D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republik I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
4 N
omo
r 2
44, T
ambahan Le
mb
aran N
egara Republik I
ndo
nes
i
a N
omo
r 5587
) seba
gaimana t
el
ah diubah beberap
a kali t
e
rakhir den
gan U
n
dan
g-U
ndang N
omo
r 1
1 T
ahun 2
020 te
ntan
g Cip
t
a Kerj
a (
Lembar N
egara Republik I
ndones
i
a T
ahun 2
01
5 N
omo
r 2
45, T
amb
ahan Le
mb
aran N
egara R
epub
li
k I
n
dones
i
a N
omo
r 6
573
)
; 5. U
ndan
g-U
ndang N
omo
r 3
0 T
ahun 2
01
4 t
e
ntan
g A
dministras
i Peme
r
i
nt
ahan (
Lembaran N
egara Republik I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
4 N
omo
r 2
92, Tambahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndo
ne
s
i
a N
omo
r 5
601) seb
a
gaimana t
elah di
ubah dengan U
ndan
g-U
ndang N
omo
r 1
1 T
ahun 2
02
0 t
e
nt
ang Cip
ta Ke
r
j
a (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndone
s
i
a T
ahun 2
020 N
omo
r 2
45, T
ambahan Le
mb
aran N
egara I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 6
573
)
; 6. Pe
raturan Peme
r
i
nt
ah N
omo
r 1
8 T
ahun 2
0
1
6 t
e
ntang Pe
rangkat D
a
erah (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 1
14
, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republik I
ndo
nes
i
a N
omo
r 5888
) seba
gaimana t
elah diubah de
ngan Pe
raturan Pemerint
ah N
omo
r 72 T
ahun 2
0
1
9 t
e
ntan
g Pe
rubahan A
tas Peraturan Pemerintah N
omo
r 1
8 T
ahun 2
01
6 t
e
ntang Pe
rangkat D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
9 N
omo
r 1
8
7, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndo
ne
s
i
a N
omo
r 6
402
)
; 7. Pe
raturan Pemerin
t
ah Republik I
ndo
ne
s
i
a N
omo
r 1
2 T
ahun 2
01
7 t
e
ntang Pembi
naan d
an Pen
g
a
w
asan Pen
yele
n
gg
araan Pemerin
t
ah D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
7 Nomo
r 7
3, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndo
ne
s
i
a N
omo
r 6041); 8. Pe
raturan Ment
e
r
i D
alam N
egeri N
omo
r 80 T
ahun 2
01
5 t
e
nt
ang Pembent
ukan P
roduk H
ukum D
a
e
rah (
Berita N
egara Republik I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
5 N
omo
r 1
83
) seb
a
gaimana tel
ah diubah den
g
an Pe
raturan Men
t
e
ri D
alam N
ege
r
i N
omo
r 1
20 T
ahun 2
01
8 ten
t
ang Pe
rubahan atas Pe
raturan M
ent
e
ri D
alam N
ege
r
i N
omo
r 80 T
ahun 2
0
1
5 t
e
nt
ang Pembent
ukan P
r
oduk H
ukum D
a
e
rah (
Be
r
i
ta N
egara Republi
k I
ndone
s
i
a T
ahun 2
01
8 N
omo
r 1
57
)
; 9. Peraturan M
en
t
e
ri Pend
a
y
a
gu
naan Aparat
ur N
egara dan Ref
o
rmas
i B
ir
o
krasi Republ
i
k I
ndo
nes
i
a N
omo
r 1
7 T
ahun 2
021 t
e
nt
ang Pen
ye
t
araan Ja
b
atan A
dministrasi ke D
alam Ja
b
atan F
un
gsio
nal (
Beri
ta N
egara Republik I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
021 N
omo
r 5
25
)
; 1
0
. Pe
raturan M
ent
eri Pe
nda
y
a
gunaan A
p
aratur N
egara d
an Ref
o
r
masi Bi
r
o
krasi Republik I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 2
5 T
ahun 2
021 t
e
nt
ang Pe
n
yederhanaan S
truktur O
r
ganisasi p
a
d
a I
nstans
i Pemerin
t
ah U
nt
uk Pen
yede
rhanaan B
ir
o
krasi (
Beri
ta N
egara Republik I
ndones
i
a T
ahun 2
021 N
omo
r 546
)
; 1
1. Peraturan Men
t
e
r
i Ke
s
e
hatan Republik I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 49 T
ahun 2
016 tentang Pe
doman Te
kni
s Pengo
r
gani
sasi
an Dinas Ke
s
ehatan P
rovi
ns
i dan K
abupat
en
/
Ko
ta (
Ber
i
ta N
egara Republik I
ndone
s
i
a T
ahun 2
01
6 N
omo
r 1
502
)
; 1
2
. Pe
ratu
ran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
01
6 t
e
nt
ang Pemben
t
ukan dan S
usunan Pe
rangkat D
a
e
rah K
abupat
en M
una (
Lemb
aran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
01
6 N
omo
r 6
, T
ambahan Le
mbaran D
a
e
rah K
a
b
upat
e
n M
una N
omo
r 6
) seba
ga
imana tel
ah diubah dengan Pe
rat
uran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 2 T
ahun 2
021 t
en
t
ang Pe
rubahan A
tas Pe
raturan D
a
e
rah K
a
b
upat
en M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
01
6 t
en
t
ang Pembent
ukan d
an S
usunan Pe
rangkat D
a
e
rah (
Lembaran D
a
e
rah K
abup
at
e
n M
una T
ahun 2
021 N
om
o
r 2
, T
ambahan Le
mb
aran D
a
e
rah K
ab
upat
e
n M
una N
omo
r 2)
;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB V TATA KERJA
BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 10 Tahun 2005
ORGANISASI - TATA KERJA - KELURAHAN - KABUPATEN TEBO
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2005/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan kelembagaan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
Penataan Kelembagaan Kelurahan dalam Kabupaten Tebo dimaksud didasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil, pelengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsi efisiensi, efektifitas serta rasional;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Keluarahan Kabupaten Tebo;
UU No.54 Tahun 1999; UU No.8 Tahun1974; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Kepres No.5 Tahun 2001; Kepmendagri No.130-67 Tahun 2002; Kepmendagri No.44 Tahun 2000; kepmendagri No.159 Tahun 2004.
Perda Ini Mengatur Mengenai Organisasi Dan Tata kerja Kelurahan Kabupaten Tebo; Meliputi; Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi; Tata Kerja; Keuangan; Eselonering; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2005.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Tebo dinyatakan tidak berlaku
8 hlmn;1 lmpiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk mengaktifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.25 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.9 Tahun 2003; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.44 Tahun 1999; Perbup Kubu Raya No.01 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Wilayah Kerja; Tata Kerja dan Pelaporan; Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Bidan Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2008.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
