Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016

Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Kutai Timui ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama; Forum Kerukunan Umat Beragama terdiri dari Pembentukan dan Kedudukan, Tugas FKUB, Keanggotaan, Organisasi; Dewan Penasehat FKUB terdiri dari Pembentukan, Tugas, Keanggotaan; Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup. Pada Lampiran digambarkan Bagan Struktur Organisasi FKUB dan Dewan Penasehat FKUB

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sangatta

Tanggal Penetapan

13 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

13 Mei 2016

Tanggal Berlaku

13 Mei 2016

Sumber

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 743 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 10-2016 ( Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama ) (1).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kutai Timur No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama

UMAT BERAGAMA-KERUKUNAN-PENYELENGGARAAN-PEDOMAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama
ABSTRAK:	bahwa hak beragama merupakan Hak Asasi Manusia, di mana setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Pemerintah berkewajiban melindungi setiap orang dalam beribadat dan melaksanakan ajaran dengan agamanya, sepanjang tidak bertentangan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Kepala Daerah mempunyai memelihara ketenteraman dan kewajiban ketertiban masyarakat terutama kerukunan umat beragama yang merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965; UU No.39 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 1988; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006; Keputusan Bersama Menag dan Mendagri No.1/BER/MDN-MAG/1969; Pergub Kaltim No.45 Tahun 2014; Perda Kutim No.5 Tahun 2013 Peraturan Bupati Kutai Timui ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama; Forum Kerukunan Umat Beragama terdiri dari Pembentukan dan Kedudukan, Tugas FKUB, Keanggotaan, Organisasi; Dewan Penasehat FKUB terdiri dari Pembentukan, Tugas, Keanggotaan; Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup. Pada Lampiran digambarkan Bagan Struktur Organisasi FKUB dan Dewan Penasehat FKUB
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2016. 17 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016

Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT