Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang Digunakan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Perda Kab. Dharmasraya No. 13 Tahun 2010, perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang digunakan sebagai dasar Perhitungan Pajak Air Tanah
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PermenESDM No. 20 Tahun 2017, Perda Prov. Sumbar No. 4 Tahun 2017, Perda Kab. Dharmasraya No. 13 Tahun 2010, Perbup Dharmasraya No. 29 Tahun 2014
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Objek Pajak
3. Penetapan Nilai Perolehan Air
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 19 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, maka Pengujian retribvusoi Kapal Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten ;
Untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton ;
UU No 29 Tahun 1959; UU No 49 Prp. Tahun 1960; UU No 8 Tahun 1981; UU No 9 Tahun 1985; UU No 18 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; PP No 27 Tahun 9183; PP No 15 Tahun 1990; PP No 66 Tahun 2000; Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan No 492/Kpts/IK. 120/7/96 dan No SK.1/AL. 003/PHB-96; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 119 Tahun 1998; Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen No 1k.120 /DI.7172/96 dan No PY.68/1/12-96; Perda Kabupaten Buton Tingkat II Buton.
Perda Ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Danal Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Sanksi Administrasi; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan KeputusanKepala Daerah
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2022
unit pelaksana teknis daerah pusat pelayanan pajak daerah pada badan keuangan
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD.2022/No.19
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Keuangan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan dalam negeri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat(6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengn PP Nomor 72 Tahun 2019 ; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Pergub No. 11 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Unit pelaksana teknis daerah pusat pelayanan pajak daerah pada badan keuangan termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas dan fungsi organisasi dan susunan organisasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Perda Kab. Sumba Tengah No. 10 Tahun 2011, penetapan tarif ditetapkan dengan perbup; Bahwa tarif retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sumba Tengah No. 10 Tahun 2011
Materi Pokok terdiri dari 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
Menyesuaikan tarif retribusi Pasar Grosir dan/ atau pertokoan dalam Perda Kab. Sumba Tengah No. 10 Tahun 2011
3 Halaman Isi, 1 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.84 Tahun 2008 ttg Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Perwali Yogyakarta No.84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 19 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
Memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat terhadap pengujian kendaraan bermotor perlu
meningkatkan fasilitas dan perubahan tarif pengujian kendaraan bermotor dan tarif retibusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.14 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.38 Tahun 2004; PP No.42 Tahun 1993; PP No.44 Tahun 1993; PPNo.66 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2007; Kepmenhub No. KM 67 Tahun 1993; Kepmendagri No.174 Tahun 1997; Kepmendagri No.119 Tahun 1998; Kepmenhub No. KM 84 Tahun 1999 dan Kepmenhub No.KM 71 Tahun 2000.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah;
2. Ketentuan pasal 15 ayat (2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2008.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 19 Tahun 2014
PERWALI Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Dan Pengelolaan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame yang meliputi nilai sewa reklame, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran lain yang ditunjuk, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak, pengurangan atau pembatalan pajak dan pemberian insentif ditetapkan dengan Peraturan Walikota; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan
b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Dan Pengelolaan Pajak Reklame Dengan Menggunakan Sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Objek Dan Subjek Pajak Reklame; Dasar Pengenaan, Tarif Dan Tata Cara Perhitungan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan; Mekanisme Tata Cara Pemungutan; Jenis Formulir; Pemberian Insentif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
