Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa Sehubungan dengan telah keluamya hasil penilaian Sewa BMD yang dilakukan oleh Tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai Nomor S
573/KNL .0305/2022 tanggal 28 September 2022 perihal penyampaian Laporan Penilaian Sewa BMD, Dimana telah dilakukan penilaian Kembali Sewa Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tanah dan Bangunan dan Sewa Mobil Dinas yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 24 September 2022, Maka Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 201 7 ten tang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, Perlu ditinjau kembali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomo 6 Tahun 2022;
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 68), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017
13 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batang
Kumu telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peta
Penetapan Batas Desa Dalam Kecamatan Tambusai
Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
51 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa
Dalam Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Badan Informasi Geopasial Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun
2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan
Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam
Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 21) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan bebeban kerja perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022;
PP No. 8 Tahun 2006;
PP No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 15 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kab. Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kab. Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tolitoli sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka dianggap perlu diberikan tambahan Penghasilan;
bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja, disiplin kerja, motivasi kerja dan capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Kriteria, besaran dan perubahan nilai tambahan penghasilan pegawai, penilaian pemerian tambahan penghasilan pegawai, cara menghitung nilai, hari kerja dan jam kerja, tata cara pembayaran, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
19 Halaman, Lampiran 5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Mesuji
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Mesuji
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJi
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Peaghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa dalam rangka peningktan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainya; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja serta prestasi kerja bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa dalam rangka perhitungan indikator TambahanPenghasilan Pegawai {TPP) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO-47OO Tahun 2O2O tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPPI Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai dengan Nomenklatur Nama Jabatan, bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur Pemberian Tambahan Peaghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentangKeuangan Negara (Lembaraa Negara Republik IndonesiaTahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286) 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2OO8 tentangPembentukan Labupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933) 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 5494) 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia TaHun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negana Republik Indonesia Nomor 6856), 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6477); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2020, Nomor 6)
Tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
Halaman : 16
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang
Sangir
ABSTRAK:
UPTD RSUD Batang Sangir adalah rumah sakit kelas D yang merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kesehatan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas kesehatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga, Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, kemanan dan keselamatannya; bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal, serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme. Perlindungan dan penyelamatan arsip dilakukan baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk pedoman terkait pengelolaan arsip terjaga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pedoman Pengelolaa Arsip Terjaga;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-undang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953); Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2013.
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tanggungjawab, jenis dan kategori, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2023.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Majalengka No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan Dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah huruf D. Pergeseran Anggaran, Ketentuan Umum huruf h.
bahwa pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui ketetapan
kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor Kpts. 1/1/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 109 Tahun 2020, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Permedagri No. 9 Tahun 2021, Perda Kab. Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010, Perda Kab. Kuantan Singingi, Perbup Kuantan Singingi No. 71 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singinngi Tahun 2022 Nomor 71) diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 2 diubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.523,036.724.408
bertambah sebesar Rp.34,793,.651.000 sehingga menjadi
Rp. 1.557,830,375,408.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023
Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Reses, Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Reses, Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Kabupaten Pesawaran tanggal Dua Puluh
Delapan bulan Juli Tahun 2022 perihal perhitungan
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2023 dan untuk melaksanakan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Besaran
Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan Dan
Anggota DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Reses
Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD,
Penetapan Besamya Tunjangan Perumahan Anggota DPRD
Dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);Mengingat2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6398) 3. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);6. Perluran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1781); 20209. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 67);11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 95);13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 508);14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 592);
Tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Reses, Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Halaman : 6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
