Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2023

Pemberian Tambahan Peaghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Peaghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mesuji

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Wiralaga Mulya

Tanggal Penetapan

31 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

31 Maret 2023

Tanggal Berlaku

31 Maret 2023

Sumber

Berita daerah

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 27 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PB 4 MSJ 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Mesuji Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Mesuji
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Mesuji

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJi
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita daerah
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pemberian Tambahan Peaghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa dalam rangka peningktan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainya; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja serta prestasi kerja bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa dalam rangka perhitungan indikator TambahanPenghasilan Pegawai {TPP) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO-47OO Tahun 2O2O tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPPI Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai dengan Nomenklatur Nama Jabatan, bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur Pemberian Tambahan Peaghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentangKeuangan Negara (Lembaraa Negara Republik IndonesiaTahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286) 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2OO8 tentangPembentukan Labupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933) 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 5494) 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia TaHun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negana Republik Indonesia Nomor 6856), 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6477); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2020, Nomor 6) Tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023. Halaman : 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2023

Pemberian Tambahan Peaghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT