tugas-fungsi-dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tuga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan suatu peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Diatur mengenai ketentuan umum, rincian tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
Mencabut Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Muara Enim beserta perubahannya
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2017
tugas dan fungsi - dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan danperlindungan anak
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggungn No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2008 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Denda Administrassi atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan
penerbitan dokumen kependudukan perlu adanya
fasilitasi dan pemberian kemudahan dalam proses
pengurusan berupa pembebasan denda administrasi
atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan
dokumen kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembebasan Denda Administrasi Atas
Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan
Dokumen Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis dokumen kependudukan, pembebasan denda administrasi, tata cara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2017.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Denda Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Kelahiran Dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuwangi, serta untuk mewujudkan
kepastian hukum bagi pelaksanaan penyediaan tempat
pemakaman umum untuk perumahan dan pemukiman,
perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11
Tahun 2014 tentang Penyediaan Tempat Pemakaman
Umum untuk Perumahan dan Permukiman, dan
menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E); 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014
tentang Penyediaan Tempat Pemakaman Umum untuk
Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 11).
Perubahan ketentuan umum tentang pemukiman dan pemakaman umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 39 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sleman No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
PERBUP Kab. Sleman No. 78 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu mengganti Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009
Materi Pokok: Pendaftaran Penduduk, Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, KK, dan KTP-el, Pendaftaran Peristiwa Kependudukan, Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Perkawinan dan Pencatatan Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Perceraian dan Pencatatan Pembatalan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pencatatan Pengakuan Anak, dan Pencatatan Pengesahan Anak, Pencatatan Perubahan Nama pada Akta Pencatatan Sipil, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pembatalan dan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, Penerbitan Salinan Akta Pencatatan Sipil, Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Pemanfaatan Data Kependudukan, Pemberian Izin Hak Akses dan Petugas Hak Akses
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Jumlah Halaman: 57 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
percepatan - pelayanan - kepemilikan - akta - kelahiran - di - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2017/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam ragka menindaklanjuti Permendagri No. 9 Tahun 2016 terhadap pemberian kemudahan-kemudahan proses dan akses pelayanan akta maka perlu meentapkan Perbup tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beebrapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ebebrapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; Perpes RI No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Bandun No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2010; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 84 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Permohonan Dan Persayarakat Pencatatan Kelahiran, Penerbitan Dan Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
a. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional;
b. Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban kepemilikan dokumen identitas bagi setiap penduduk, termasuk penduduk yang berusia kurang dari 17 Tahun, dipandang perlu untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA);
1. UU No. 23 Tahun 2002
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2006
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. Peraturan RI No. 38 Tahun 2007
7. Perpres No. 25 Tahun 2008
8. Permendagri No. 9 Tahun 2011
9. Permendagri No. 2 Tahun 2016
10. Permendagri No. 9 Tahun 2016
11. Keputusan menteri dalam negeri No. 471.13-112 Tahun 2017
12. Perda kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
Pasal 2 pemerintah Kabupaten Seluma menerbitkan Kartu Identitas Anak dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2017.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
