Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.341 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.07/2007

Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2000 Sampai dengan Tahun Anggaran 2003 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

APBN Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

Download :
PMK 12 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.M Tahun 2008

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo

Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 30.M TAHUN 2008.pdf

Abstrak

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30.M, LD.2008/No.21.M Seri D Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2008.
15 hal

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.01/2015

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Kehutanan dan Perkebunan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
113~PMK.01~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.07/2015

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021

Download :
135~PMK.07~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.2/2010

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Daya Upaya Khusus Kedelai

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PMK Nomor 202 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.05/2022

Tata Cara Pengalokasian Dana Reboisasi

Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
125_PMK.05_2022.pdf

Abstrak

DANA REBOISASI – PENGALOKASIAN

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 125/PMK.05/2022, BN.2022/NO. 798; https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Reboisasi

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 299 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata· Cara Pengalokasian Dana Reboisasi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian Dana Reboisasi ke dalam DIPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) yang merupakan saldo Dana Reboisasi yang ditampung dalam rekening pembangunan hutan. Saldo Dana Reboisasi yang ditampung dalam rekening pembangunan hutan termasuk saldo dana yang berada dalam rekening cadangan Dana Reboisasi dan rekening yang digunakan untuk menampung pendapatan jasa giro rekening pembangunan hutan. Menteri selaku pengguna anggaran bagian anggaran BUN menetapkan Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai KPA BUN yang menyalurkan Dana Reboisasi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
6 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.07/2015

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25-PMK.07-2015.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.07/2010

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutana Tahun Anggaran 2010

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PMK Nomor 20 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 126/PMK.07/2007 tentang Pedomoan Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi

Download :
PMK Nomor 230 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.07/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012

APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012

Download :
PMK Nomor 182 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2010.