Undang-undang (UU) NO. 61, LN.1954/NO.132, LL SETNEG : 2 HLM.
Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1952.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 61 Tahun 2014
PERWALI Kota Palembang No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
PERWALI Kota Palembang No. 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang
PERWALI Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
ABSTRAK:
Perwali No. 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemkot Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perwali No. 53 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PermenKeu No. 113/PMK.05 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup perjalanan dinas, prinsip perjalanan dinas, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, biaya perjalanan dinas, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.
Mencabut Perwali No. 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemkot Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perwali No. 53 Tahun 2013
15 hlm, Lampiran : 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 61 Tahun 2013
bantuan keuangan khusus - pemberian - penyaluran - pertanggungjawaban
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2018/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kab dapat memebrikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Pemerintah Desa, yang salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus; bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pemberian dan penggunaan bantuan keunagan khusus kepada pemerintah desa, agar tepat sasaran, efektif dan efisien, maka perbup Jepara No 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa perlu ditinjau dan mengatur kembali mengenai mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban bantuankeuangan khusus kepada pemerintah desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang pedoman Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari kepada Pemerintah Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 25 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendes No 1 Tahun 2015; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2015; Perbup Jepara No 12 Tahun 2015; Perbup Jepara No 30 tahun 2015;Perbup Jepara No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuankeuangan khusus, penggunaan bantuan keuangan khusus, tata cara pengusulan bantuan keuangan khusus, penyaluran keuangan bantuan keuangan khusus, perencanaan kegiatan bantuan keuangan khusus, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan bantuan keuangan khusus; dan monitoring dan evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada saat Perbup ini berlaku, maka Perbup Jepara No 29 Tahun 2015 tentang pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kab Jepara Tahun2018 No 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati Brebes Nomor 063 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparasi pelayanan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), perlu adanya perubahan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Brebes, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelayanan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 028 Tahun 2008; Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SP2D
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 063 Tahun 2014 dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya dampak bencana non alam Corona Virus Disease 2019 perlu adanya pengurangan, keringanan kepada wajib retribusi jasa umum
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Kewenangan; Prinsip Dan Kriteria; Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Keringanan; Besaran Pemberian Pengurangan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
6 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 61 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi SKPD di Lingkungan Pemkab Pamekasan TA 2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya pedoman yang tegas dan mengikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2013;
Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum pedoman Penatausahaan bagi SKPD di Lingkungan Pemkab TA 2015; Pengelolaan Keuangan (Azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah); APBD (Teknis Penyusunan APBD, DPA-SKPD; DPA-L; Pergeseran Anggaran); Penatausahaan Keuangan (Administrasi Keuangan, Penatausahaan Pendapatan , Penatausahaan Belanja); Laporan Pertanggungjawaban APBD; Pedoman Pelaksanaan APBD ; Pedoman pengelolaan Barang Daerah; Standarisasi Biaya;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
55 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Uang Sewa Rumah Jabatan Bagi Pejabat Negara Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang belum dapat menyediakan barang milik daerah dalam bentuk rumah jabatan bagi Pejabat Negera Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Kabupaten Sintang dapat menyewa rumah yang dipergunakan sebagai rumah jabatan bagi Pejabat Negara Kabupaten Sintang
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 9 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Rumah Jabatan Milik Daerah; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, Uu No.17 Tahun 2003, Uu No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Pp No.43 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permen Des, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020, Perbup Sambas No.47 Tahun 2018, Perbup Sambas No.48 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
29 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Mekanisme Pencairan, Penggunaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
26 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
