Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2021 perlu diubah;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKesehatanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun
2022 tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Relawan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Insentif Bagi Vaksinator dan/atau Tenaga
Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten
Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Noomor 14 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Insentif bagi Tenaga Relawan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Insentif bagi Vaksinator dan/atau Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan
bagi relawan, vaksinator, dan tenaga kesehatan yang
diperbantukan dalam percepatan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Cilacap, diperlukan
penyediaan dukungan pendanaan berupa honorarium dan
insentif bagi relawan dan insentif bagi vaksinator dan tenaga
kesehatan daerah yang menangani pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang disesuaikan dengan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang pemberian insentif
dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang
menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022
tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Relawan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Insentif Bagi Vaksinator dan/atau Tenaga Kesehatan yang
Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Cilacap; bahwa sehubungan adanya penambahan komponen
perhitungan insentif tenaga kesehatan yang menangani
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berupa pengambilan
spesimen (swab) dan/atau pemeriksaan spesimen Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan
Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta
Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang
Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), maka Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor
14 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga
Relawan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan Insentif Bagi Vaksinator dan/atau Tenaga Kesehatan
yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Honorarium dan
Insentif Bagi Tenaga Relawan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Insentif Bagi Vaksinator
dan/atau Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran dalam Pasal 6 ayat (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 14 Tahun 2022 diubah.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD Kota Pasuruan Tahun 2022 No 40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Ganti Rugi dan Imbalan dalam Akuisisi Arsip Statis
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Pedoman Pemberian Ganti Rugi dan Imbalan dalam Akuisisi Arsip Statis;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954:
UU No 43 Tahun 2009:
UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 46 Tahun 1982:
PP No 28 Tahun 2012:
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015:
Perda Walikota Pasuruan No 9 Tahun 2017.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Prinsip dan Strategi Akuisisi Arsip Statis:
3. Penilaian dan Verifikasi Arsip Statis:
4. Serah Terima Arsip Statis:
5. Kriteria Pemberian Ganti Rugi dan Imbalan:
6. Bentuk Ganti Rugi dan Imbalan:
7. Tata Cara Pemberian Ganti Rugi dan Imbalan:
8. Pendanaan:
9. Ketentuan Penutup.
5.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 40 Tahun 2022
rencana strategis - dinas perpustakaan dan kearsipan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2022/NO.40 SERI E NO.2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 136 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 136 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026; bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahu 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 202l-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Feraturan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri DaLam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 136 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan pada Ketentuan BAB w TUJUAN DAN SASARAN, Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lhbupaten Purworejo beserta tabel T-C.25 dan Ketentuan BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN angka 6.1. ta}r,l T-C.27 besertaangka 6.2 dalam lampiran Perahrran Bupati Purworejo Nomor 136 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 136 Tahun 2021 diubah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 40 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Single Data System
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip Satu Data Indonesia di Daerah, penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pendanaan kegiatan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 dicabut.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02
Tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian Alokasi
Dana Desa Tahun 2022 mengatur peruntukan ADD
diantaranya penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan
beban kerja, insentif dan pemberdayaan pemerintah desa,
BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan pembahasan
dengan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri tanggal 16 September 2022, yang merupakan
kewajiban (spending mandatory) Pemerintah Daerah
adalah pemberian penghasilan tetap kepada perangkat
daerah, sedangkan tunjangan beban kerja, insentif dan
atau sejenis merupakan kebijakan daerah masing- masing;
c. bahwa meskipun bukan merupakan kewajiban daerah,
Pemerintah Daerah tetap mengupayakan pemberian
tunjangan beban kerja, insentif, pemberdayaan
Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan
keuangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.
UU No 12 Tahun 1999, UU No 06 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 20 Tahun 2018, PerkaLKPBJ No 13 Tahun 2013, Perda Kab Lampung Timur Nomor 13 tahun 2016, Perda Kab Lampung Timur No 18 Tahun 2016, Perda kab Lampung Timur No 09 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Timur No 02 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 40 Tahun 2022
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN POHUWATO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2022 (40)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan Pembangunan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan salah satunya dengan Pembangunan berbasis Kawasan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Pohuwato No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Pohuwato No. 1 Tahun 2020, PERDA Kab. Pohuwato No. 8 Tahun 2012, PERDA Kab. Pohuwato No. 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip, ruang lingkup, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Terdiri dari 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa piutang Badan Layanan Umum Daerah adalah
jumlah uang yang wajib dibayar kepada Badan Layanan
Umum Daerah dan/atau hak Badan Layanan Umum
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya
yang sah; bahwa untuk mengatasi permasalahan Piutang Macet pada
Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Klaten, maka
perlu melakukan penghapusan piutang Badan Layanan
Umum Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 85
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Badan
Layanan Umum Daerah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
Daerah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020; Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Piutang BLUD
Bab III Penghapusan Piutang BLUD
Bab IV Kewenangan Penghapusan secara Nersyarat terhadap Piutang BLUD
Bab V Akuntansi dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Teknis Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha melalui inovasi kemudahan perizinan berusaha, perlu adanya upaya untuk mengatasi kendala dan hambatan perizinan; bahwa persetujuan bangunan gedung dipersyaratkan perencanaan teknis yang disusun oleh penyedia jasa yang memiliki kompetensi dan bersertifikat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Teknis Persetujuan Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 117 Tahun 2021;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang bangunan gedung, dokumen perencanaan teknis, penyedia jasa dan kerjasama dengan penyedia jasa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
