Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaann kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007.
Lurah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul No. 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Bantul No. 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
28 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelola Keuangan Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
untuk melaksanakan keentuan Pasal 78 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa maka perlu diubah Peraturan Bupati Musi
Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati Musi
Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan 'Pemerlntah Nomor 43 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun
2016; . Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun
2016
Peraturan ini memuat kewajiban desa; kekuasaan pengelolaan keuangan desa; anggaran pendapatan dan belanja desa; pengelolaan keuangan desa; pembianaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga; bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup kerja sama desa, bidang dan potensi desa, bentuk kerja sama, badan kerja sama antar desa, tata cara kerja sama desa, perubahan atau berakhirnya kerja sama desa, penyelesaian perselisihan, hasil kerja sama desa, pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama desa, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 88 Tahun 2017
bantuan keuangan - tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2017/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
balawa dalam rangka percepatan dan pemerataan peiaksanaan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa serta peningkatan penaiiganan infrastruktur desa-desa wilayah Kabupaten BanyumaSjtelah ditetapkan kebijakan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa agar peiaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih efektif dan tepat sasaran serta tujuannya perlu merubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ata-s Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 tahun 2014; UU no 23 tahun 2014; PP No 58 tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 tahun 2014; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016; Perbup Banyumas No 15 Tahun 2015; Perbup Banyumas No 23 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 8 mengenai penganggaran Bankeuda dan besaran Bankeuda, Pasal 22 angka 1 mengenai penganggaran bankeuda TA 2017 tetap digunakan tetapi berpedoman pada Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepestian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Katrometrik;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah; Peta; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
9 Halaman Peraturan dan 1 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 89 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2017/No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mensinerikan data desa dan data kawasan perdesaan yang merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang diperlukan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pemalang yang diatur dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Data Desa
Bab V Kedudukan, Fungsi dan Manfaat
Bab VI Perangkat Sidekem
Bab VII Muatan Sidekem
Bab VIII Pengembangan Sidekem
Bab IX Pengelolaan Sidekem
Bab X Forum Data Desa
Bab XI Tata Cara Penerapan Sidekem
Bab XII Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa
Bab XIII Tanggung Jawab Pemerintah Kecamatan
Bab XIV Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Bab XV Pembiayaan
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Pelaksanaan Hibah Semen untuk Pembangunan
Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
hibah semen untuk pembangunan sarana dan
prasarana perdesaan/perkotaan di Kabupaten
Kebumen secara berkelanjutan, perlu mengatur
petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian
Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perdesaan/Perkotaan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Juklak Hibah Semen untuk Pembangunan Sarpras Perdesaan/Perkotaan. Hibah Semen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten Kebumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 7 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 89 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 654
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kab. Kaur
ABSTRAK:
a. untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya;
b. berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Permendagri nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
1. UU No. 9 tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No 23 Tahun 2014
6. Perpres No. 9 Tahun 2016
7. Permendagri No. 45 Tahun 2016
penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 89 Tahun 2007
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA - pedoman
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2007/No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perda kab kendal No 15 Tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kab Kendal, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk pelaksanaan Perda Kab Kendal No 15 tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa di Kab Kendal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 30 tahun 1980; PP No 72 Tahun 2005; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 16 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2006; Perda Kab Kendal No 15 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi pemerintahan desa, tata cara penyusunan struktur organisasi pemerintahan desa, tugas pokok, fungsi unsur dan uraian tugas pelaksana teknis lapangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2007.
Keputusan Bupati kendal Nomor 15 Tahun 2000 dicabut.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Makmur dan Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor: 146.5/4301/DPMD.PKPD/VIII/2022, pada hari minggu tanggal 21 Bulan Agustus 2022 tentangPenegasan Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Makmur, dan Desa Sekapuk Kecamatan Satui;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Makmur, dan Desa Sekapuk Kecamatan Satui.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PETA BATAS DESA WONOREJO DENGAN DESA SUMBER MAKMUR, DAN DESA SEKAPUK KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
RUANG LINGKUP;
PENEGASAN BATAS DESA;
LUAS WILAYAH;
PETA BATAS WILAYAH;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
