Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Demak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, serta Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum beserta perubahannya; bahwa perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan belum diakomodir dan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan kemampuan masyarakat, Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 perlu diubah untuk ketiga kali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan Pasal 2 ayat (1) huruf e, dan penyisipan yaitu Pasal 21A. Perubahan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tencantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2020/ No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No 44 Tahun 2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; PP No 44 Tahun 2020; Permendagri no 13 tahun 2006 sebagaiamana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Permendagri no 21 Tahun 2011; Perda Kab Jepara No 9 tahun 2019; PErda Kab Jepara No. 11 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pemberian; Besaran; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
UU no.10 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.6 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.43 Tahun 2014; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendespdtt no.9 Tahun 2016; Permendagri no.18 Tahun 2018;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Lembaga Kemasyarakatan Desa; Lembaga Adat Desa; Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; Pendanaan dan Tenaga Pelatih; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
9 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pos Pelayanan Hukum
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan
hukum kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan
dan masyarakat, diperlukan inovasi pelayanan hukum
melalui pembentukan Pos Pelayanan Hukum
(Posyankum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pos Pelayanan Hukum;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Obyek Pelayanan Hukum; Tim Kerja dan Agen Pelayanan Hukum; Mekanisme Pelayanan Hukum; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Jumlah halaman: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012; Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Perbub Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kedaluwarsa, BAB III Penghapusan Piutang Pajak, BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2020.
22
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim telah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Kepgub Kaltim No.440/K.306/2020. Untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan serta memenuhi standar pelayanan minimal, perlu dilakukan penetapan tarif layanan Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim. Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 83 ayat (6) tentang BLUD, tarif layanan ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Pergub tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Permenkes No.85 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018; Pergub Kaltim No.74 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang: Kebijakan penetapan tarif; Tarif pelayanan Kesehatan; Ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Peraturan yang Akan Diatur: Pasal 6 ayat (11) bahwa Besaran tarif layanan peserta jaminan kesehatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata, diatur dalam Surat Penjanjian Kerja Sama
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Keluar dan/atau Masuk Provinsi Riau dalam Upaya Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20I9
(COVID-19) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan
Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan
Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kriteria dan
Persyaratan Perjalanan Keluar dan/atau Masuk Provinsi
Riau Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Permenhub No. PM 18 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. PM 41 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2020 No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah Lainnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Dalam Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 38 Tahun 2020
PENERAPAN DÏSIPUN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 38, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mcLaksanakan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negen
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 dl Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019
UU No.14 Tahun 1964, UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2018, PP No. 6 Tahun 1988, PP No.40 Tahun 1991, PP No.66 Tahun 2014, PP No.88 Tahun 2019, PP No.17 Tahun 2018, PP No.82 Tahun 2020, Permendagri No.20 Tahun 2020, PeraturanKPU No.6 Tahun 2020, Kepres No. 11 Tahun 2020, Kepres No.12 Tahun 2020, Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/328/2020,
Peraturan Bupati Tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
Halaman 57
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
