Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa perjanjian hibah antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Kapal Pelayaran Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik kapal angkutan pelayaran rakyat milik Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 65 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Operasional Kapal; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
14 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penataan kelembagaan dan perubahan nomenklatur pada beberapa unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kode Wilayah Kearsipan, perlu diubah dan disempurnakan.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU Nomor 12 Tahun 1950; 3. UU Nomor 43 Tahun 2009; 4. UU Nomor 12 Tahun 2011; 5. PP Nomor 28 Tahun 2012; 6. PP Nomor 18 Tahun 2016; 7. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012; 8. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Perka ANRI Nomor 19 Tahun 2012; 10. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kode Wilayah Kearsipan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2022
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dengan telah berlakunya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada perlu dilakukan
penyesuaian, bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, serta berdasarkan
ketentuan Pasal Peraturan Daerah 21 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Pasaman Barat:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Pasaman Barat:
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2426/Menkes/SK/XI/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/MENKES/SK/III/2006, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN ISI SEBAGAI BERIKUT :
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Intalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat masuk klasifikasi B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 18 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Boalemo No. 15 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
Mencabut
PERBUP Kab. Boalemo No. 30 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, di Lingkungan pemerintah kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2022/No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat unruk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negaram Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2022; Permendari No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Boalemo No. 6 Tahun 2021; Perda Kab. Boalemo No. 69 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBN Tahun 2022 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Meteri Pendayagunaa Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana; b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pangan Kabupaten Bombana, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagiamana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintahan Nomor 1 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6477);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Sosial Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Sosial
, Provinsi dan Kabupaten/Kota
j 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 421);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Njgara Republk Indonesia
Tahun 2021 Nomor 398); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 556);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN,PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN ESELONISASI DAN FUNGSIONAL BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
Peraturan Bupati
Bombana Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial Kabupaten Bombana
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontingensi Tsunami Yang Disebabkan Oleh Gempa Bumi
ABSTRAK:
bahwa wilayah Kabupaten Serang memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sesiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam atau non alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian material benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai; bahwa untuk mengurangi risiko bencana alam tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi dan mengembalikan kondisi pasca bencana diperlukan perencanaan secara terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di kabupaten Serang sehingga perlu dibuat rencana kontingensi bencana alam tsunami yang di sebabkan oleh gempa bumi.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2008; Perpres No. 93 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2020; Perka BNPB No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Serang No. 4 Tahun 2014; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2020
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Pelaksanaan Rencana Kontingensi Bab IV Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2022
PERBUP Kab. Mamuju Tengah No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
1. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif , transparan dan terpercaya diperlukan system pemerintahan berbasis elektronik;
2. Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi, efektifitas tata Kelola dan manajemen system pemerintahan berbasis elekronik dilingkungan pemerintah kabupaten mamuju tengah, diperlukan perbaikan kebijakan system pemerintahan berbasi elektronik;
3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No.26 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PP No.71 Tahun 2019; PerPres No.95 Tahun 2018; PerPres No.39 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permen Pan-RB No.19 Tahun 2018; No.5 Tahun 2020; No.59 Tahun 2020; Permen Bappenas No.16 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 Tahun 2021; Perda Kab Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2016
1. Mengatur Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
4. Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Proses Bisnis
6. Data dan Informasi
7. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
8. Pusat Data
9.Jaringan Intra Pemerintah Daerah
10. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan anak agar bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak- hak perempuan dan anak, perlu upaya pencegahan dan penanganan secara berkelanjutan dan terpadu, bahwa upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar menekan penurunan angka kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan terpadu, baik kelembagaan secara formal dan mengintegrasikan pola penanganan dan pencegahan yang hidup, berkembang dan dipraktikkan dalam masyarakat Mentawai secara turun-temurun
UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 4 Tahun 2006, PermenPPPA No. 2 Tahun 2008, PermenPPPA No. 3 Tahun 2008, PermenPPPA No. 3 Tahun 2008, PermenPPPA No. 1 Tahun 2010, PermenPPPA No. 5 Tahun 2010, PermenPPPA No. 2 Tahun 2011, PermenPPPA No. 19 Tahun 2011, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 11 Tahun 2017
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perlindungan Perempuan dan Anak, Pencegahan, Penanganan, Standar Operasional, aplikasi pengaduan dan peran perangkat daerah, lembaga swadaya masvarakat serta masyarakat hukum adat terhadap Kasus kekerasan perempuan dan Anak. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
Upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di awali dengan pengumpulan data yang meliputi:
a. identifikasi kelompok-kelompok rentan terhadap kasus kekerasan
b. pendataan lokasi-lokasi yang berpotensi bisa terjadinya kasus kekerasan
C. perumusan metode pencegahan yang akan dilakukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2O17 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB V JABATAN
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VII TATA KERJA
BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2022
TUGAS - FUNGSI - DAN - TATA - KERJA - DINAS - KEBUDAYAAN - DAN - PARIWISATA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2022/ No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 104 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permenpar No. 21 Tahun 2016; Permendikbud No. 47 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No. 16 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 1 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
13 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
