Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 59/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dan kegiatan Dharma Wanita Persatuan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan
Keputusan Walikota Batu tentang Biaya Perjalanan Dinas
bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dharma Wanita
Persatuan Kota Batu Tahun Anggaran 2017
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Walikota Batu Nomor 95 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Walikota Batu Nomor 54 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota
Batu Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017
Peraturan ini memuat ketentuan mengenai Biaya Perjalanan Dinas
bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dharma Wanita
Persatuan Kota Batu Tahun Anggaran 2017, berisi besaran uang harian perjalanan dinas di dalam kota Batu, dalam wilayah malang raya, dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, di luar wilayah Provinsi Jawa Timur.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2012
retribusi daerah- perda provinsi papua-nomor 5 tahun 2011
2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BD.2012/NO.59
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan menetapkan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011.
Dalam peraturan dibahas mengenai pemungutan retribusi, pendaftaran dan pendataan, penetapan retribusi, pembayaran, penyetoran, penagihan, sanksi administratirf, pembukuan dan pelaporan, pengadaan dan permintaan serta pendistribusian blanko/formulir, bagi hasil pungutan retribusi daerah serta pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2012.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, serta berdasarkan pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, maka diperluhkan pengaturan tentang pengelompokkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2008, UU No.9 Tahun 2010, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Perda no.8 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Perhitungan Pengelompokan Kemampuan keuangan Daerah; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Ketentuan lain-Lain; ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 59 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) PP Nomor 43 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengalokasian ADD sebesar Rp58.955.741.025,00 dibagi kepada 134 Desa di Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
4 halaman; Lampiran 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
pengaturan operasional tata cara penggunaan dan
penyelenggaraan kartu kredit Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penggunaan KKPD
Bab III Pengelola KKPD
Bab IV UP KKPD
Bab V Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan KKPD
Bab VI Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD
Bab VII Biaya Penggunaan KKPD
Bab VIII Monitoring dan Evaluasi
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 59 Tahun 2019
PERBUP Kab. Sambas No. 36 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Mencabut :
PERBUP Kab. Sambas No. 36 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.11 Tahun 2011, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.05/2012, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, Perda No.4 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Dalam Penandatangan SPT dan SPPD; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup’
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Pencabutan Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini memiliki 16 halaman dan 6 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) di tetapkan peraturan Kepala Daerah, Sehingga Berdasarkan Pertimbangan Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang persediaaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Terdiri Dari 10 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
ABSTRAK:
bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Dana Operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: kemampuan keuangan daerah; penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
18 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun 2020
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA ANTISIPASI, PENANGANAN DAN DAMPAK PENULARAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Antisipasi, Penanganan dan Dampak Penularan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya peru bahan alokasi anggaran
belanja tidak terduga untuk penanganan Corona
Virus Disease 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Antisipasi, Penanganan Dan Dampak Penularan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten
Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 14 Tahun 2016 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 6 Tahun 2019 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 2 Tahun 2020 14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9
Tahun 2012 15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43
Tahun 2019 16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 54
Tahun 2020
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 27
TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA ANTISIPASI, PENANGANAN DAN
DAMPAK PENULARAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 KABUPATEN BENGKULU UTARA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61, Pasal 62 ayat (7), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2018.
PP ini mengatur mengenai pedoman bagi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kementerian/lembaga sebagai Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam memproses penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. PP ini juga merupakan pedoman bagi Wajib Bayar dalam memproses pengajuan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBP, yang merupakan salah satu hak Wajib Bayar setelah melakukan pemenuhan kewajibannya kepada Negara.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
