Percepatan Penangangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2020/ No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penangangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Vims Disease 2019 di Kabupaten
Boyolali semakin meluas dan berdampak pada aspek
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan, serta kesejahteraan masyarakat;
h bahwa percepatan penanganan Corona Vims Disease 2019,
diperlukan untuk menekan penyebaran Corona Vims
Disease 2019 secara masif melalui pembatasan kegiatan
tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman
bagi para pihak yang berkepentingan;
c bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman
dalam penanganan Corona Vims Disease 2019 di
Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan percepatan
penanganan Corona Vims Disease 2019 dengan Peraturan
Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanganan Corona
Vims Disease 2019 di Kabupaten Boyolali;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/
104/2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Percepatan Penanganan Corona
Vims Disease 2019 di Kabupaten Boyolali yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19; Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan; Hak dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Sumber Pendanaan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona
Virus Disease 2019 perlu dilakukan upaya penanggulangan di
berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan,
sosial, maupun ekonomi. Penanggulangan penularan Corona Virus Disease 2019
harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian
masyarakat, salah satunya dengan penerapan adaptasi kebiasan
baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor
HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020, Nomor
KB/1/UM.04.00/M-K/2020; Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020; Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
Hk.01.07/MENKES/382/2020; Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
Hk.01.07/MENKES/413/2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan;
b. pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;
c. pentahapan;
d. pendanaan;
e. monitoring dan evaluasi;
f. sanksi; dan
g. sosialisasi dan partisipasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Kabupaten Bogor semakin meluas dan
menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak
psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan
dan penghidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
b. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial
terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor,
diberikan jaring pengaman sosial (social safety net)
diantaranya berupa pemberian bantuan sosial non tunai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai
kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/104/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016,Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020
Terdiri dari 13 pasal 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Sasaran Bantuan Sosial Non Tunai, Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai, Pengawasan dan pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
mengatur mengenai Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Kepada Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bogor
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2020
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENYEDIAAN TEMPAT CUCI TANGAN DALAM RANG KA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BENGKULU UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penyediaan Tempat Cuci Tangan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat
(11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Republik Indonesia Nomor: 13.A Tahun 2020
tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana
Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di
Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara tentang Penggunaan Belanja
Tidak Terduga Untuk Penyediaan Tempat Cuci Tangan
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6
Tahun 2019 11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2012 12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun
2019
MEHNGATUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK PENYEDIAAN TEMPAT CUCI TANGAN DALAM
RANGKA. PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN BENGKULU UTARA, DIATUR JUGA TERKAIT PENDANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto No 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penangangan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
a. bahwa · dalam rangka menunjang kelancaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaah Belanja Tidak Terduga (B'IT) untuk Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan · Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sebagai berikut:
A. Ketentuan Pasal 1 diubah;
B. Pasal 9 diubah;
C. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal baru, yakni Pasal 9A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN NORMA PERILAKU BARU DI KABUPATEN GORONTALO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Norma Perilaku Baru di Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menuju Tatanan Normal Baru Di Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1970; UU RI No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU RI No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; PP No.30 Tahun 1979; PP No.40 Tahun 1991; PP No.50 Tahun 2012; PP No.12 tahun 2019; PP No.88 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenhub No.PM 18 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020; Keputusan Menkes RI No.Hk.01.07/Menkes/328/2020; Keputusan Mendagri No.440-830 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.440-842 Tahun 2020; SE Gugus Tuas Percepatan Penanganan Covid-19 No.6 Tahun 2020; SE Menkes No.HK.02.01/Menkes/335/2020; SE Menpan RB No.58 Tahun 2020; SE Menag No.15 Tahun 2020; SE Kemenhub No.11 Tahun 2020; Keputusan Menkes RI No.Hk.01/07/Menkes/382/2020; Perda Kab Gorontalo No.7 Tahun 2019; Pergub Gorontalo No.23 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Norma Perilaku Baru Di Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK OPERASIONAL PELAKSANAAN BANTUAN JARING PENGAMAN
SOSIAL DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Manimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka
pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial dalam
rangka percepatan penanganan dampak Corona Vims
Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban, perlu
didukung Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk
Keperluan Darurat Bencana termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran
Belanja Tidak Terduga Untuk Operasional
Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Dampak Corona Vims
Disease 2019 (Covid-19);
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun
2020; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun
2007; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 11 Tahun
2019; 13. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 28 Tahun 2011; 14. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 1 Tahun 2014; 15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Penggunaan
Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Operasional
Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19), sebesar Rp 330.000.000,00 untuk Operasional
Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 23 Tahun 2020
kesehatan - PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/NO.299
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu dilaksanakan dengan menetapkan kebijakan daerah mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yang meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pelaksanaan Protokol Kesehatan; Sosialisasi dan Partisipasi; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai Masyarakat Terdampak Sosial Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) cenderung meningkatkan dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa, dan kerugian yang lebih dan telah berimplikasi kepada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka penanganan dampak sosial ekonomi akibat Corona Virus Disease (COVID19) di Kabupaten Tanah Datar perlu langkah cepat, tepat, teknis, terpadu dan sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah;
c. bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi covid19 melaksanakan program bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai Masyarakat Terdampak Sosial Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
UU No 12 Tahun 1956; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 17 Tahun 2018; Keppres No 7 Tahun 2020; Keppres No 12 Tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tanah Datar No 16 Tahun 2020;
Peraturan ini memuat VII Bab dan 18 Pasal, yakni Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat yang Terdampak; Bab III Pemberian Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai; Bab IV Monitoring dan Evaluasi, serta Pembinaan dan Pengawasan; Bab V Pembiayaan; Bab VI Sanksi Administratif; Bab VII Ketentuan Penutup.
Penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak COVID-19 di kabupaten dilaksanakan melalui bantuan tundai dan bantuan non tunai.
bantuan tunai dan bantuan non tunai bagi masyarakat retdampak COVID-19 diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, keluarga miskin, rentan, dan tidak keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) serta program sembako.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Tanah Datar No 23 Tahun 2020
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Agam
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2020, Pemda perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. bahwa untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 tersebut, perlu diberikan bantuan.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 11 tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 17 Tahun 2018, Permendagri No. 20 Tahun 2020, Perda kab. agam No. 11 tahun 2016, Perbup Agam no. 9 Tahun 2020
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pemberian Bantuan
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
