Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 24/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah, maka untuk mengetahui beban kerja pada masing-masing Perangkat Daerah yang terbentuk,perlu dilaksanakan Kegiatan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk
Tim Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
-
-
9 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1.8 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Wali Kota Surakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pola Tata
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Pejabat Pengelola,
Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengerian, Prinsip, Tujuan dan Sasaran, Bentuk Remunerasi, Penilaian Kinerja, Besaran Remunerasi, Evaluasi dan Pelaporan, dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 21-A Tahun 2014 dicabut.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 1.A Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Insentif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Kelas D
ABSTRAK:
Bahwa dalam Pasal 91 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2021 dapat memberikan tunjangan tetap, Insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD Kelas D dengan memperhatikan pendapatan BLUD RSUD Kelas Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Insentif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kota Bekasi maka Insentif pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kelas D perlu ditetapkan dengan Perwali.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perwali Bekasi No. 46 Tahun 2019; Perwali Bekasi No. 55 Tahun 2019; Perwali Bekasi No. 56 Tahun 2019; Perwali Bekasi No. 16 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Azas Hak Dan Kewajiban, Sumber Pembiayaan Insentif, Penerima, Komponen Jasa Pelayanan Dalam Tarif Rumah Sakit, Sistem Distribusi Jasa Pelayanan, Indexing, Kriteria Penilaian Kinerja, Ketentuan Lain-lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 8/A-03/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8/A-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 8/A-03/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal karena itu harus dihormati, dimajukan,
dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan penghormatan,pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan
nilai - nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pada Fasilitasi Bantuan Hukum Untuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Gianyar Tahun
2023;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang besarnya sebagimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 41/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 41/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENYESUAIAN PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kepentingan dinas dan memperlancar tugastugas pemerintahan, perlu dilakukan mutasi jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karangasem,
b. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/9439/0OTDA tanggal 26 Desember 2022, Perihal Persetujuan Penyesuaian Penyetaraan Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
c. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/9645/OTDA tanggal 30 Desember 2022 Perihal Persetujuan Penyesuaian Penyetaraan Jabatan Fungsional
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, perlu menetapkan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penyesuaian Penyetaraan Jabatan
Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Melalui Penyesuaian Penyetaraan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
Undang-Un,dang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018,Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016,
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020,Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021,Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021,Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021.
Menetapkan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penyesuaian Penyetaraan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan daftar nama
Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan Bupati ini,Keputusan Bupa.ti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 5 /HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5 /HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 5 /HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM VERIFIKASI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pembahasan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup perlu melibatkan Instansi
terkait dalam keanggotaan Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 913/Kep.314-Bang/VII/2023 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 913/KEP.114-BANG/III/2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daeerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0005/SKKIA0000/2023/S9 Tahun 2023
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi NO. KEP-0005/SKKIA0000/2023/S9, skk migas
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 119/26/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 119/26/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN KLUNGKUNG
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah mengamanatkan Tim Pemantauan
Perkembangan Politik di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 27/26/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan
Politik di Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 62/26/HK/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan 62/26/HK/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 27/26/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022
KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,keputusan Bupati Nomor 27/26/HK/2018 tentang Pembentukan Tim
Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 62/26/HK/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 27/26/HK/2018 tentang Pembentukan Tim
Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Klungkung,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 8 / HK / 2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8 / HK / 2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 8 / HK / 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu melakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap
sampah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber, sehingga
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, dalam rangka pembinaan
pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber melalui pelaksanaan sosialisasi, perlu membentuk Tim Sosialisasi Pengelolaan Sampah
Berbasis Sumber;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sosialisasi
Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini,dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Karangasem,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
