PERBUP Kab. Ciamis No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Ciamis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.239-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid19), bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai instrumen rekayasa perilaku masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu, pada pelaksanaannya memerlukan peraturan teknis sebagai pedoman bagi para pihak terkait, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Bandung Barat.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 24 Tahun 2020
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan kepala daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
PP No 40 Tahun 1991; Inpres No. 6 Tahun 2020; Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b. Ruang Lingkup c.Pelaksanaan d. Monitoring dan Evaluasi e. Sanksi f.Sosialisasi dan Partisipasi g. Pendanaan h.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020 PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam
rangka penanggulangan Keadaan Darurat Bencana
Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Kabupaten Toban, perlu didukung
Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan
Darurat Bencana termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran
Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 /Menkes/
SK/VIIl/2004; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/
Per/X/2010; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.0 1.07 / Menkes/ 104 / 2020; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun
2007; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun
2019; 22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011; 23. Peraturan Bupati Tu ban Nomor 1 Tahun 2014; 24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Penggunaan
Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tu ban, sebesar Rp 24.012.450.000 pada dinas Kesehatan Kabupaten Tuban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020
covid-19 - pedoman penyediaan dan pengelolaan ruang karantina
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Karantina Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kab Temanggung, maka perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan penularan COVID-19; bahwa dengan telah ditetapkan keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Kab Temanggung maka untuk melakukan langkah antisipasi dan penanganan penularan COVID-19, perlu pedoman penyediaan dan pengelola ruang karantina COVID-19 di tingkat Kab, Kec dan Desa/Kel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Karantina COVID-19 di Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 21 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 72 Tahun 2017; PP No 17 Tahun 2018; Keppres No 11 Tahun 2020; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2018; Permendes PDTT No 11 Tahun 2019; Permenkes No 43 Tahun 2019; Permenkes No 75 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang karantina, ruang karantina, monitoring dan evaluasi, sumber dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Tahun 2020 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ketentuan Lampiran Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari jika masih terdapat bukti penyebaran.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg No UU 4 Th 1968; UU No 4 Th 1984; UU No 23 Th 2000; UU No 24 Th 2007; UU No 36 Th 2009; UU no 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 21 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/249/2020; Pergub Banten No 16 Th 2020; Perbup Tangerang No 20 Th 2020.
Perubahan Peraturan Bupati Tangerang No 20 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Wilayah Kabupaten Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2020
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Alor
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan upaya penanggulangan/penanganan secara menyeluruh dan terpadu terarah dan terkendali yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan pelayanan kemasyarakatan sehingga perlu mengatur Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi Covid-19 dan pasca Pandemi Covid-19 di Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada masa pandemi Corona Vius Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Alor
Dasar Hukum peraturan ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 4 Tahun 1984; 3. UU No. 24 Tahun 2007; 4. UU No. 36 Tahun 2009; 5. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 6. UU No. 6 Tahun 2018; 7. PP No. 40 Tahun 1991; 8. PP No. 21 Tahun 2008; 9. PP No. 22 Tahun 2008; 10. Perpres No. 17 Tahun 2018; 11. Permendagri No. 20 Tahun 2020
Peraturan bupati ini mengatur: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pelaksanaan; V. Kegiatan pada Tatanan Normal Baru; VI. Pengendalian; VII. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; IX. Sanksi; X. Sumber Pendanaan; XI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 24 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Pohuwato No. 30 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Jaring Pengaman Sosial Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA JARING PENGAMAN SOSIAL DAMPAK CORONAN VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dalam rangka jaring Pengaman Sosial Dampak Coronan Virus Disease 2019 (covid-19) Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atas Pencegahan penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Perda Kab Pohuwato No.08 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini atur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Jaring Pengeman Sosial Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk didalamnya mengatur tentang Fungsi Ruang Lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara di dunia menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019'
b. bahwa dalam melakukan langkah antisipasi penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 dibutuhkan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
c. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah dalam penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019, perlu ditetapkan Standar Biaya Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019;
d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1956; UU No 24 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP Pengganti Undnag-Undnag No 1 Tahun 2020; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 7 Tahun 2020; Keppres No 11 Tahun 2020; Keppres No 12 Tahun 2020; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 20 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tanah Datar No 4 Tahun 2007; Perbup No 19 Tahun 2020;
Peraturan ini memuat 6 Pasal dan I Lampiran. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19. Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19. Standar biaya merupakan batas tertinggi sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undnagan bidang perpajakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Kewajiban Pembayaran PBB P2 Tahun 2020 Akibat Dampak Penyebaran Virus Corona DIsease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perda Kab Solok Selatan No 2 Tahun 2014 tentang PBB P2, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa wabah Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/COVID-19), telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam dan penyebarannya telah berdampak kepada pekerjaan atau kegiatan usaha Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
c. bahwa untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdampak COVID-19, perlu diberikan kebijakan perpajakan berupa pembebasan kewajiban pembayaran pajak yang terutang untuk Tahun 2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Kewajiban Pembayaran PBB P2 Tahun 2020 Akibat Dampak Penyebaran Virus Corona DIsease 2019;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Solok Selatan No 2 Tahun 2014; Perda Kabupaten Solok Selatan No 3 Tahun 2019; Perbup Solok Selatan No 58 Tahun 2019;
Peraturan ini memuat IV Bab dan 6 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Pembebasan PBB P2 Tahun 2020; Bab IV Ketentuan Penutup. Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah tentang pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 karena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Peraturan yang akan diatu yaitu Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Kewajiban Pembayaran PBB P2 Tahun 2020 Akibat Dampak Penyebaran Virus Corona DIsease 2019
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
