Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 140 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 16 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perbup KBB 31 2016.pdf

pendirian - pengurusan - dan - pengelolaan - serta - pembubaran - badan - usaha - milik - desa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2016 No. 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelemggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan BUMD maka perlu meentapkan Perbup tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolan, serta Pembubaran BUMD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permen Desa, Pembangunan Desa Tertnggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015; Permen Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015l Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umu, Pendirian BUM Desa, Pengurusan Dan Pengelolaan BUM Desa, Kerjasama BUM Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
14 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 51 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 36 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2012_OCR.pdf

Pedoman Pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2012/No.36

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

ABSTRAK:

bahwa guna meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, perlu dibentuk wadah dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; bahwa guna memberikan landasan yuridis terhadap keberadaan dan keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dst;
Peraturan ini mengatur tentang dasar pembentukan, pengelolaan, kepengurusan, jenis usaha, permodalan, bagi hasil usaha, kerjasama, pelaporan, mekanisme pertanggungjawaban, tuntutan ganti rugi, pembubaran, pembinaan dan pengawasan terkait Pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2012.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

4.pdf

tata - cara - pembentukan - dan - pengelolaan badan - usaha - milik - desa - bumdes

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kab. Bogor Tahun 2012 No. 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 159 Perda Kab bogor No. 9 Tahun 2006 dengan adanya perubahan organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2010 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2005; Permendagr No. 39 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2005; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogr No. 12 Tahun 2008; Pergub No. 24 Tahun 2004.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Mengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2012.
13 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PB342011.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Abstrak

Desa Standar/Pedoman Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PERBUP 12 - 2011 ttg Pedo...ik Desa (BUMDES).pdf

BUMDES - PEMBENTUKAN - PENGELOLAAN - PEDOMAN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

ABSTRAK:

Dalam rangka pengembangan potensi perekonomian dan pendapatan asli desa, perlu dibentuk suatu wadah berupa Badan Usaha Milik Desa. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu diatur Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diatur Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Peraturan Bupati.
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaima telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 39 Tahun 2010; Perda Kab. Kutai Timur No. 5 Tahun 2007; Perda Kab. Kutai Timur No. 6 Tahun 2007.
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Asas; Pembentukan; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Organisasi dan Kepengurusan, Tugas dan Kewajiban, serta Hak Pengurus; Tempat dan Kedudukan; Jenis dan Pengembangan Usaha; Permodalan; Bagi Hasil Usaha; Kerjasama dengan Pihak Ketiga; Pengelolaan Administrasi dan Barang; Pertanggungjawaban; Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2011.
12 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 40 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kabupaten Purworejo Tahun 2009

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Desa Standar/Pedoman Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PERBUP 40 TAHUN 2009.pdf

USAHA AGRIBISNIS - PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2009/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kabupaten Purworejo Tahun 2009

ABSTRAK:

bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah, maka Pemerintah mencanangkan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dimana beberapa desa di Kabupaten Purworejo termasuk wilayah yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut; bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUA P) di Kabupaten Purworejo Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/05.140/1/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT. 140/3/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis operasional pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2009.
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan Perusahaan Desa

Abstrak

Desa Standar/Pedoman Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perbup No 21 thn 2009 ttg... Perusahaan Desa.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penghasilan Direksi. Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mengubah

Perwali Kota Dumai No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

97_PRW_23.pdf

badan-usaha-milik-daerah

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 97, BD. 2023/No. 64 Seri E

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penghasilan Direksi. Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggungjawab yang diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris serta guna meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar dapat bersaing dengan badan usaha lain, maka pemberian penghasilan juga mengacu kepada penghasilan professional
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 12 (dua belas) Bab dan 28 (dua puluh delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penetapan Penghasilan; Gaji/Honorarium; Tunjangan; Fasilitas; Tantiem / Jasa Produksi; Purna Jabatan; Formulasi Penghitungan Penghasilan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Lamp II

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 66 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tangerang Selatan No. 30 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Download file:

2022pwtangselkota144.pdf

badan-pendapatan-daerah

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD Tahun 2022 Nomor 65

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

ABSTRAK:

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Kota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.
Pasal 18 pada ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Bab III Unit Pelaksana Teknis Daerah Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Pelaksana Bab VI Tata Kerja Bab VII Eselon Bab VIII Pembiayaan IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2022
25 hlm

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2009.