Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman digunakan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik;
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bantuan Keuangan; Pengajuan Bantuan Keuangan; Penyaluran Bantuan Keuangan; Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2009.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 21/Per.Bup/2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 76 Tahun 2009
PERBUP Kab. Sleman No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman No. 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2009.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman No. 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sleman No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman No. 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 36 HLM; Lampiran: 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun 2009
PEDOMAN - PNS - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - BADAN LAYANAN UMUM
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2009/638
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Sadan Layanan Umum Daerah yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan pedoman kepegawaian bagi Satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Supati tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 ; Peraturan Supati Pati Nomor 35 T ahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai Kedudukan dan Status; Formasi, Penerimaan dan Seleksi; Masa Percobaan, Penugasan, dan Pembinaan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Pakaian Dinas; Masa Kerja; Batas Usia Pensiun; Hak dan Kewajiban; Anggaran; Karier; Waktu Kerja, istirahat, dan cuti; Pengawasan dan PEngendalian; Larangan; Penyelesaian Perselisihan; Laporan; Peraturan Pegawai Non PNS SKPD?UK/UK Yang menerapkan PPK-BLUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2009.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Satuan Biaya Khusus bagi Pejabat/Pegawai Inspektorat Kabupaten Semarang yang Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan
Atas Penyelenqqaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009, pada
huruf D angka 11 pada prinsipnya disebutkan Pemerintah Daerah
diwajibkan mengalokasikan pernanfaatan 1 % ( satu perseratus )
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan
untuk lnspektorat Kabupaten guna mendukung Peran dan Fungsi
pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2,
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan
Pertanggungjawaban Dan Pengunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi lntensif Dan Dana Operasional ;bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a
antara lain dapat ditJergunakan untuk Anggaran Biaya Khusus bagi
pengawasan; bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif
dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang . berlaku : maka perlu adanya
standarisasi satuan biaya khusus dari Pemerintah Daerah sebagai
pedoman dalam penganggaran ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peratuan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Perati..Jran Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 44 Tahun 2008;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;Petaturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008;Peraturan Daerat. Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Satuan Biaya Khusus pengawasan bagi Pejabat I Pegawai lnspektorat
Kabupaten Semarang yang melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah Kabupaten
Semarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2009.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 63 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah yang efisien dan efektif, maka dipandang perlu menyusun Standar Satuan Harga (ssh) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004m UU No.33 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, PP No.2 Tahun 2001, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Kepres No.39 Tahun 2001, Kepres No.80 Tahun 2003, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perbup No.1 Tahun 2008, Perbup No.81 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ; Perubahan Standar Satuan Harga (SSH) Terdiri Atas 7 Pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2009.
Perbup ini memiliki 4 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 61 Tahun 2009
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial,Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
ahwa untuk ketertiban penatausahaan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah,Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, maka perlu menyusun tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan,dan Belanja Tidak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah,Belanja Bagi Hasil,Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan
dan Belanja Tidak Terduga tercantum pada Lampiran I
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial,Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicabut.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 58 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2009/No.52 Seri E Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka«memberikan pedoman pengelolaan
keuangan desa di Kabupaten Purworejo, telaji diterbitkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 t ah un 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a, belum dapat memenuhi tuntutan
perkembangan dan kebutuhan pengaturan terhadap
pengelolaan keuangan desa, khususnya pengaturan terhadap
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga
Peraturan tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan menerbitkan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Da3rah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daeah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur APBDesa, rincian APBDesa, penyusunan APBDesa, pelaksanaan APBDesa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2009.
70 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 58 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 tentang Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 1983; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Kepres No.80 Tahun 2003; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.5 Tahun 2008; Perda No.13 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Waktu Pelaksanaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 55 Tahun 2009
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahKerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bagi Hasil Atas Pendapatan Pasar Daerah
ABSTRAK:
bahwa di Kabupaten Punyvorejo, terdapat pasar daerah
yaitu pasar yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah
daerah namun tanahnya masih menggunakan. aset milik
Pihak Ketiga; bahwa sebayai kompensasi terhadap penggunaan tanah
untuk pasar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
kepada pihak ketiga pemilik tanah diberikan bagi hasii
atas pendapatan yang bersumber dari penerimaan
retribusi daerah dari pasar yang bersangkutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Bagi hasil atas Pendapatan
Pasar Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pihak Ketiga pemilik tanah
yang digunakan sebagai lokasi Pasar Daerah diberikan bagi hasil atas
pendapatan Pasar Daerah tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
104 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 54 Tahun 2009
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.54 Tahun 2009 ttg Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bansos, Bansos Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga
BELANJA SUBSIDI-HIBAH-BANSOS-BANSOS INSIDENTIL-BELANJA TIDAK TERDUGA
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD.2009/NO.40 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah telah mengalokasikan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan sosial insidentil, dan belanja tidak terduga; b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2008 telah diatur mengenai pengelolaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan sosial insidentil, dan belanja tidak terduga; c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun
2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2009.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga
Jumlah Halaman: 14 HLM; Lampiran: 15 HLM.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
