Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2009

Standarisasi Satuan Biaya Khusus bagi Pejabat/Pegawai Inspektorat Kabupaten Semarang yang Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Satuan Biaya Khusus pengawasan bagi Pejabat I Pegawai lnspektorat Kabupaten Semarang yang melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah Kabupaten Semarang

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Standarisasi Satuan Biaya Khusus bagi Pejabat/Pegawai Inspektorat Kabupaten Semarang yang Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

13 Agustus 2009

Tanggal Pengundangan

13 Agustus 2009

Tanggal Berlaku

13 Agustus 2009

Sumber

BD.2009/NO.64

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 238 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_63_2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standarisasi-biaya khusus-pejabat/pegawai
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2009/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standarisasi Satuan Biaya Khusus bagi Pejabat/Pegawai Inspektorat Kabupaten Semarang yang Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenqqaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009, pada huruf D angka 11 pada prinsipnya disebutkan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan pernanfaatan 1 % ( satu perseratus ) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan untuk lnspektorat Kabupaten guna mendukung Peran dan Fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Dan Pengunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif Dan Dana Operasional ;bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain dapat ditJergunakan untuk Anggaran Biaya Khusus bagi pengawasan; bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang . berlaku : maka perlu adanya standarisasi satuan biaya khusus dari Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penganggaran ; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peratuan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Perati..Jran Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 44 Tahun 2008;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;Petaturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008;Peraturan Daerat. Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Satuan Biaya Khusus pengawasan bagi Pejabat I Pegawai lnspektorat Kabupaten Semarang yang melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah Kabupaten Semarang
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2009. 10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2009

Standarisasi Satuan Biaya Khusus bagi Pejabat/Pegawai Inspektorat Kabupaten Semarang yang Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT