Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD 2010/57 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Dana Pendapatan Pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Puskesmas Dan Jaringannya Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Indera Provinsi
Bali sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Status
Penuh dan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi,
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Indera,
maka perlu pengaturan tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Indera Provinsi
Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2012.
32 HAlaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Analisis Standar Biaya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
ABSTRAK:
Dalam upaya untuk peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, terutama dikaitkan dengan peningkatan kebutuhan bahan pokok makanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan dengan peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 72/PMK.05/2016; Permenkeu No. 49/PMK.02/2017; Perda No. 10 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan ketentuan yang mengatur mengenai besaran uang makan kepada PNS yaitu Rp20.000,00 per hari kerja .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Mengubah Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
perda-provinsi papua-nomor 4 tahun 2011-pajak daerah
2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, BD.2012/NO.57
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011.
Dalam peraturan dibahas mengenai jenis pajak, pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak terutang, pemungutan dan pembayaran pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan,ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah, pendelegasian, tata cara penyelesaian keberatan, tata cara penyelesaian keberatan, tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa dan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2012.
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 115 Tahun 2003
31 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lhokseumawe Nomor 57 Tahun 2017
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, B.K. 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta melaksanakan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan sesuai dengan surat Nomor ; S-1090/WPB.01/KP.089/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 perihal evaluasi Peraturan Kepala Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2017, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 2 Tahun 2001, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 18 Tahun 2016, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 8 Tahun 2016, PMK No. 50/PMK.07/2017, Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendes PDT No. 22 Tahun 2016, Perka LKPP No. 222 Tahun 2015, Qanun No. 1 Tahun 2017, Perwali No. 8 tahun 2015, Perwali No. 32 Tahun 2017, Perwali No. 41 Tahun 2017.
Mengubah ketentuan pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 32 ayat (5), serta menambahkan 3 (tiga) ayat di antara ayat (2) dan ayat (3) pada pasal 23.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 57 Tahun 2021
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Sikka No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No 69 Tahun 1958; UU No 17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2020; PP No 55 Tahun 2005; PP No 30 Tahun 2011; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 23 Tahun 2020; Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020; Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2020; Permenkeu No 35 Tahun 2020; Permendagri No 39 Tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 27 Tahun 2021; Keputusan Menkeu No 125/KMK.07/2021; Perda Kab. Sikka No 3 Tahun 2019; Perda Kab. Sikka No 7 Tahun 2021.
Peraturan tersebut berisi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah, b. Belanja Daerah, c. Pembiayaan Daerah; Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran yang terdiri dari: a. Lampiran I, b. Lampiran II, c. Lampiran III, d. Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 57 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Upah Pekerja Harian Lepas Pada Dinas kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2011
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan tugas angkutan sampah penyapuuan jalan dan pasar, Pertamanan, Bengkel, Satuan Pengamanan, TPA Sampah, Cleaning Service dan IPLT pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dilaksanakan oleh Pekerja Harian Lepas (PHL).
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perwa No. 38 Tahun 2010, Perwa No. 40 Tahun 2008, Perwa No. 82 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Tugas Dan Besaran Upah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
