Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 38 ayat (4), Pasal 43, Pasal 52 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), dan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2017.
PP ini mengatur mengenai pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Substansi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah ini. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 3 Tahun 2013; PP Nomor 5 Tahun 2013; PP Nomor 4 Tahun 2015; dan Perpres Nomor 64 Tahun 2011.
Penjelasan 16 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 287
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satuan Biaya Honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga jasa pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, perlu melaksanakan pengadaan tenaga tersebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; bahwa mengingat tenaga jasa pelayanan kesehatan merupakan tenaga penunjang kesehatan sebagai pendukung optimalisasi pelayanan kesehatan dipandang perlu penetapan Satuan Biaya Honor secara khusus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Satuan Biaya Honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Satuan Biaya Honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Penunjang Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Satuan Biaya Honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Penunjang
Kesehatan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 59 Tahun 2011
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2011/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen, perlu menjabarkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 34 Tahun 2009 dicabut.
24 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persyaratan dan Tata Cara Bantuan Kepesertaan Jaminan Asuransi Perlindungan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Persyaratan dan Tata Cara Bantuan Kepesertaan Jaminan Asuransi Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PERSYARATAN DAN TATA CARA BANTUAN KEPESERTAAN JAMINAN ASURANSI PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN; KETENTUAN PENUTUPAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
PP ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota. ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, PP ini mengatur mengenai sumber daya ULD Ketenagakerjaan, tugas ULD Ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerjasama Kemitraan dalam Rangka Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menciptakan kolaborasi dan sinergitas diantara pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat perlu diselenggarakan kerjasama kemitraan;
b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Kemitraan (Partnership) dalam Rangka Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 13 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No 18 Tahun 2017; PP No 31 Tahun 2006; PP No 4 Tahun 2013; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 11 Tahun 2013; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 36 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 Tahun 2016; Keppres No 4 Tahun 1980; Perda Kabupaten Pasaman No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman No 93 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat 9 Bab dan 14 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1-Pasal 5; Bab II Bentuk Kerjasama Kemitraan, Pasal 6; Bab III Peran Dinas, Pasal 7; Bab IV Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholder), Pasal 8; Bab V Pembiayaan, Pasal 9; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 10-Pasal 11; Bab VII Monitoring dan Evaluasi, Pasal 12; Bab VIII Ketentuan Lain-lain, Pasal 13; Bab IX Ketentuan Penutup, Pasal 14.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membangun komitmen kerjasama kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan saling mendukung tugas dan fungsi para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menjalin kerjasama kemitraan dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kerjasama Kemitraan (Partnership) dalam Rangka Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
