Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa data kependudukan merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mendukung
perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, alokasi
anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal; Bahwa untuk mengoptimalkan dukungan , diperlukan hak akses bagi pengguna untuk menggunakan dan memanfaatkan data kependudukan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016
Materi Pokok: Cakupan Pelayanan, Pemberian Hak Akses, Perjanjian Kerja Sama antara Penyelenggara dengan Pengguna Data, Pemanfaatan Data, Laporan, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
Jumlah Halaman: 13 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dan kewajiban melayani Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTPE kepada lembaga pengguna di lingkup Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat. dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggngjawab.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2007 Perpres No. 87 Tahu 2014; Perda Kab Temanggung No. 4 Tahun 2009; Perda Kab temanggung No. 10 Tahun 2016; Permendagri No. 61 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pemberian hak akses dan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTPE di Kabupaten Temanggung. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya suatu sistem pemanfaatan data kependudukan yang berbasis NIK untuk memdorong program penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Lingkup pemanfaatan oleh penguna Data meiputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
Selain itu dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang lingkup pemanfaatan, cakupan pelayanan, pemanfaatan data kependudukan, tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2018
nik - data kependudukan - ktp elektronik - TATA CARA PEMBERIAN IZIN AKSES DAN PEMANFAATAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Permendagri No 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP elektronik maka perlu diatur tata cara pemberian ijin akses dan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el di Kab Grobogan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang tata cara pemberian izin akses dan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP El;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 37 Tahun 2007; PP No 82 Tahun 2012; Perpres No 26 Tahun 2009; Permendagri No 61 Tahun 2015; Perda Kab grobogan No 3 Tahun 2010; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, tat acara pemberian hak akses dan pemanfaatan data.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan tentang strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pemantaun dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan Instruksi Presiden 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor r 1 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ;
BAB III
PEMBERDAYAAN ;
BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ;
BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT ;
BAB VI
PEMBINAAN ;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
ABX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
Bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundangundangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, pogram, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman;
Bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sleman diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017
Materi Pokok: Sasaran KLA, Strategi Penyelenggaraan KLA, Hak dan Kewajiban Anak, Penyelenggaraan KLA, Kelembagaan KLA, Rencana Aksi Daerah KLA, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak, Peran Serta, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018.
Jumlah Halaman: 27 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2018/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencapaian target cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 85 % sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dan dalam rangka validasi serta akurasi data kependudukan perlu ada pelaporan khususnya berkaitan dengan akta kematian, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bab dari Peraturan Bupati Pemalang Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang terdiri dari Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tugas dan Tanggung Jawab; Mekanisme Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Jalur Pendidikan; Mekanisme Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Jalur Kesehatan; Mekanisme Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Jalur Sosial; Mekanisme Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Jalur Desa/Kelurahan; Mekanisme Penjangkauan Kepemilikan Akta Kelahiran; Pelayanan Permohonan Kutipan Akta Kematian; Forum Koordinasi; Pelaporan; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Penjelasan: 15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa Perangkat Daerah adalah merupakan unsur penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah
dan pelayanan pada masyarakat sehingga perlu diatur dan
ditata secara efektif dan efesien;
bahwa guna terwujudnya pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, secara
efektif, efesien, berhasil guna dan berdaya guna, perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun
2016.
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Daerah diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan
kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan
dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan
Pengarustamaan Gender sehingga dapat berperan serta
dalam proses pembangunan. Pengarustamaan Gender dapat terwujud di Kabupaten
Murung Raya secara terencana, terpadu, dan
berkesinambungan, perlu disusun pedoman pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN;
BAB III
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB V
PEMBINAAN;
BAB VI
PENDANAAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, perlindungan anak
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 17,
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 7 Tahun
2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak bahwa ketentuan mengenai P2TP2A diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan
atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia khsusnya perempuan dan anak termasuk
kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan
sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan
mendapatkan pelayanan yang memadai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak.
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3668); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3886); 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perlindungan Anak; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017
Nomor 7).
Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di bawah koordinasi Dinas Keluarga Sekda Asisten Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten
Sampang;
P2TP2A menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu sebagai upaya pemulihan, perlindungan dan
pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yang
dikelola secara bersama – sama dalam bentuk jejaring dan koordinatif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
