Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 21.339 peraturan dalam 0,082 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Ngada Nomor 58 Tahun 2018 tentang Informasi Jabatan Dinas

Download file:

PERBUP NO 19 - 2022.PDF

jabatan-pimpinan tinggi-administrasi-dinas kearsipan dan perpustakaan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan analisis jabatan menghasilkan suatu informasi jabatan, yang berisi mengenai rumusan nomenklatur jabatan dan informasi jabatan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ngada untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ngada Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Tujuan Penetapan Informasi Jabatan; Penyusunan Informasi Jabatan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Peraturan Bupati Ngada Nomor 58 Tahun 2018 tentang Informasi Jabatan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
5 halaman; 142 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Abstrak

APBD Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

perbupnomor19tahun2022.pdf

Bantuan -perbaikan - rumah - korban - bencana - apbn

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

ABSTRAK:	Perlu penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati No.10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015. Perubahan atas Peraturan Bupati No.10 Tahun 2022.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2022. 4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

19 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

PEDOMAN-PENGISIAN-JABATAN-PIMPINAN-TINGGI-PRATAMA-MELALUI-SELEKSI-TERBUKA-DAN-KOMPETITIF-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-TANA-TORAJA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Tana Toraja 2022 No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

ABSTRAK:

Bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja; Bahwa peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka Dan Kompetitif di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemda wajib menetapkan prinsip dan menghindari praktek yang dilarang pada setiap pelaksanaan Pengisian Jabatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Pasal 3 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Pasal (4 Hlm) dan 6 Hlm. lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Rembang No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023

Download file:

PERBUP_19_2022_STANDAR HA...MBANG TAHUN 2023.pdf

standar harga satuan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2023 berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan pedoman standar harga satuan daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023 yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah Tahun 2023 yang tertuang dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

RENCANA PERANGKAT KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP Nomor 19 Tahun 2022.pdf

RENCANA PERANGKAT KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Bagian Hukum

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PERANGKAT KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023

ABSTRAK:

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7 ); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 1); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1); 24. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 31);
MAKSUD RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP 19 TAHUN 2022 PERU...N DPRD Koreksi 2.pdf

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, 22/04/2022

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat perubahan rincian dan nominal tunjangan tranportasi dan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng; Bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 100).
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1. Ketentuan Pasal 19 diubah Pasal 19 (1) Besaran tunjangan perumahan (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon. (3) Besaran tunjangan perumahan 2. Ketentuan Pasal 20 diubah Pasal 20 1) Besaran tunjangan transportasi (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. 3) Besaran tunjangan transportasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Lingkungan Hidup

Download file:

PERBUP NO. 19 TAHUN 2022.pdf

perubahan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan mengenai Analisis Jabatan clan Analisis Behan Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da1am huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana , telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Behan Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 13. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten W akatobi Tahun 2020 Nomor 11);
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi {Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 11), diubah pada Pasal 1 setelah poin 3 ditambah poin 3A, setelah poin 8 ditambah poin 8A, 8B, 8C dan 8D dan setelah poin 10 ditambah poin 10A, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 19 TAHUN 2022 (1).pdf

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERGESERAN ANGGARAN ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa Nomor 800/462/BKPSDM, Tanggal , 14 April 2022 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2022. b. bahwa berdasarkan Bab.IV huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada angka 1 huruf h Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegitan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, per1u ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022. 11. an Supati Gowa Nomor 109 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun <, 11. Peraturan Bupati Gowa Nomor 109 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal 1 Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BANGKALAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP_19_2022_KEDUDUKAN_...A_MIKRO_20230131.pdf

struktur organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Bangkalan Tahun 2022 No. 7 Seri D

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; b. bahwa Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangan, sehingga perlu dicabut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan U saha Mikro Kabupaten Bangkalan.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. meliputi: ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; uraian tugas dan fungsi masing masing struktur/jabatan; UPT; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; pengisian jabatan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 17 /D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

19. PERBUP NO 19 THN 2022.pdf

TARIF ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak oleh PT. Pertamina Persero pada tanggal 1 April 2022, kenaikan ini juga mengimplementasikan Keputusan Menteri ( Kepmen) ESDM No.62 K/ 12/MEN/2020 Tentang Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Untuk itu harga BBM ini juga diimbangi kebijakan - kebijakan pro rakyat, dalam turut mempengaruhi penyesuaian harga tarif angkutan umum Transportasi darat dan laut yg beroperasi di daerah kabupaten kepulauan sula, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tarif angkutan yang di maksud; bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan transportasi umum yang am.an, nyaman dan terjangkau serta membantu usaha ekonomi masyarakat, maka perlu mengatur tarif angkutan transportasi umum darat dan laut dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Transportasi Darat dan Laut Yang Beroperasi di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
Undang - undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 tahun 1990; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
1) Besaran tarif angkutan penumpang umum adalah berdasarkan pertimbangan harga Satuan Bahan Bakar Minyak Pertamina dan perhitungan jarak antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sula. 2) Tarif angkutan penumpang pada kendaraan umum maupun kendaraan altematif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3) Bagi Pelajar hanya dikenakan 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
9 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT