Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 21.339 peraturan dalam 0,081 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

2022pb3322019.pdf

manajemen risiko

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi maka perlu diterapkan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa agar dalam penerapan manajemen risiko dapat berjalan efektif dan efisien perlu disusun pedoman penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat risiko di masing-rnasing Perangkat Daerah; bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menyusun pcdoman penerapan manajemen risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Depu ti Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketantuan Umum Bab II Manajemen Risiko Bab III Pelaporan Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
82 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, menyatakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada; b. bahwa bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
U No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 18 Tahun 2020.
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2022.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP Nomor 19 Tahun 202...un Anggaran 2022.pdf

PEDOMAN – PELAKSANAAN – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – UTARA – TAHUN – ANGGARAN – 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 171

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanahkan bahwa Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD, selanjutnya PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Utara oleh PPKD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, TAPD), ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Umum, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Surplus dan Defisit), PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN (Umum, Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Anggaran Kas dan SPD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah), LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD (Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Pergeseran Anggaran, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendanaan Keadaan Darurat, Pendanaan Keadaan Luar Biasa, Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA (Tujuan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa), PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA (Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, Penyedia), PERENCANAAN PENGADAAN (Perencanaan Pengadaan, Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, Pengumuman Rencana Umum Pengadaan), PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA (Persiapan Swakelola dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia), PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA (Pelaksanaan, Pembayaran Swakelola, Pengawasan dan Pertanggungjawaban), PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENYEDIA (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Tender/Seleksi Gagal, Pelaksanaan Kontrak, Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Perubahan Kontrak, Keadaan Kahar, Penyelesaian Kontrak, Serah Terima Hasil Pekerjaan), PENGADAAN KHUSUS (Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat, Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri, Pengecualian, Penelitian, Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri), USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN (Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi, Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pengadaan Berkelanjutan), PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Layanan Pengadaan Secara Elektronik), SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN (Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa), PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM (Pengawasan Internal, Pengaduan oleh Masyarakat, Sanksi, Daftar Hitam Nasional, Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Penyelesaian Sengketa Kontrak), PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu), PENATAUSAHAAN (Pembukaan, Inventarisasi, Pelaporan), AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah), PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH (Pengelolaan Piutang Daerah, Pengelolaan Investasi Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah), BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH, INFORMASI KEUANGAN DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, EVALUASI, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
187 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Satu Data

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Satu Data Indonesia

Download file:

Perbup No 19 Tahun 2022.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Satu Data Indonesia

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan untuk pengendalian pembangunan yang efektif, maka diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat terintegrasi, lengkap, handal dan mudah diakses serta berkelanjutan; bahwa untuk memperoleh data yang akurat, terintegrasi lengkap handal dalam memperoleh layanan data dan informasi pembangunan diperlukan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui layanan satu data; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data.
UU No. 33 Tahun 2003; UU no. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 39 Tahun 2019.
Satu Data

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penerapan Sistem Aplikasi Kelurahan Kampung Desa Berbasis Data Teknologi (KK D DTG) di Kabupaten Merauke

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup 19 Tahun 2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah

Abstrak

Lingkungan Hidup Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO 19 TAHUN 2022.pdf

SOTK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Iingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.
1. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perungang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 2. Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 5954); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 7. Peraturan Menteri Lingkungan I-Iidup dan Kehutanan Nomor: P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Tata Kerja Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

Abstrak

Hak Asasi Manusia Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 19 Tahun 2022.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN PANGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan; b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat terwujud di Kabupaten Lampung Utara secara terencana, terpadu dan berkesinambungan maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Utara.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 39 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 8 tahun 2008, Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000, PerMendagri No 15 Tahun 2008, PerMenPPPA No 6 Tahun 2009, PerMenPPPA No 5 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda provinsi Lampung No 10 Tahun 2011, Perda Kab Lampung Utara No 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Halaman : 13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022

Download file:

PERBUP NOMOR 19 TAHUN 2022 FULL.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

ABSTRAK:

bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, untuk efektifitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022
PEraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dengan perubahan Mengubah Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 5) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Bantul No. 107 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

Mencabut

PERBUP Kab. Bantul No. 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 142 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021

Download file:

PB Bantul 19 2022.pdf

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Penerima dan Alokasi Insentof Pemungutan Pajak Daerah; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.
Jumlah halaman: 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP LOTIM NO. 19 TAHUN 2022.pdf

kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-perindustrian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN

ABSTRAK:

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian. Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, (a) Kepala Dinas, (b) Sekretariat Dinas, (c) Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri. Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional selaku pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.