Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 37
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan
Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2016.
Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut KSWP
Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan konfirmasi guna memperoleh keterangan status Wajib Pajak
Daerah dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah
sebelum memberikan layanan publik tertentu. Pelaksanaan KSWP Pusat dimaksudkan untuk:
a. mengkonfirmasi validitas NPWP; dan
b. mengkonfirmasi status kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan 2
(dua) tahun terakhir.
Pelaksanaan KSWP Pusat bertujuan untuk:
a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
b. melakukan pembentukan database Wajib Pajak dalam rangka
optimalisasi penerimaan Pajak; KSWP Pusat dan Daerah dilaksanakan oleh Sistem OSS, atau DPMPTSP,
dan atau BLPBJ. Pembinaan pelaksanaan KSWP Pusat dan Daerah dilaksanakan secara
bersama oleh KPP dan BAPENDA dalam bentuk konsultasi, monitoring dan
evaluasi sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pasar Hewan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar hewan untuk pembangunan perlu meninjau kembali Tarif Retribusi Pasar Hewan, Traif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penggunaan Timbangan Ternak, Pemeriksaan Kesehatan Hewan Serta Rumah Potong Hewan/Unggas;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tarif Retribusi Pasar Hewan, tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penggunaan Timbangan Ternak, Pemeriksaan Kesehatan Hewan Serta Rumah Potong Hewan/Unggas di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum dan Tarif Retribusi Pasar Hewan di Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PEKLAKSANAAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI MENGENAI PEMILIHAN KEPALA DESA, MAKA BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PEKLAKSANAAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA PERLU DISESUAIKAN;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PEKLAKSANAAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 PADA PASAL 19; PASAL 33; PASAL 35; PASAL 38; DAN PASAL 77
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
6 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PERWALI Kota Bengkulu No. 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan
kesejahteraan bagi Camat dan Lurah beserta
perangkatnya sebagai lini terdepan pelayanan
pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dan
peningkatan kinerja pendapatan daerah, serta
peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Bengkulu
Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu,
perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Bengkulu Tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2017 Tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Bengkulu;
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016
11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016
13. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016
15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017
MENGATUR MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL 4 AYAT (8), PENYISIPAN PASAL 16A, PERUBAHAN LAMPIRAN I KOLOM 32
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019
Susunan organisasi Dinas Pendidikan ditetapkan dengan
tipe A, terdiri atas:
a. Kepala Dinas Pendidikan;
b. Sekretariat Dinas;
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Pendidikan Non Formal;
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data
Kependidikan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Kelompok Jabatan pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
a. Pasal 1 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47); dan
b. Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2016 Nomor 55).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2019
susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten bone bolango
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2019; Perda Kab Bone Bolango No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten bone bolango, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan perangkat daerah, pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Terdiri dari 58 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Namralan Dan Desa Persiapan Mitak Di Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna mendorong perkembangan dan kemajuan Desa perlu dibentuk Desa Persiapan. Didasarkan pada aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka pembentukan Desa Persiapan Namralan dan Desa Persiapan Mitak dinyatakan memenuhi syarat dan layak. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Namralan Dan Desa Persiapan Mitak Di Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Desa Persiapan Namralan Dan Desa Persiapan Mitak Di Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Lampiran 2 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 36 Tahun 2019
PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - KABUPATEN - BEKASI - TAHUN - ANGGARAN - 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2019/36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 lebih lanjut perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Beberapakali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2019; Perbup Bekasi No. 61 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 44 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terselenggarahnya pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan kode etik sebagai pedoman perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 61Tahun 2017; Perpres 16 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pasangkayu No. 26 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pasangkayu No. 17 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, yaitu:
1. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
2. Kode etik
3. Konflik Kepentingan
4. Majelis Pertimbangan Kode Etik
5. Honorarium
6. Sekretariat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
