Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan
pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum
kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerja
sama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya daerah; bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan
peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat
di Kabupaten Temanggung serta sesuai dengan tujuan
otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung
perlu melibatkan peran pihak lain melalui kerja sama
daerah yang sating menguntungkan sesuai peraturan
perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik lndonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Daerah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip, subjek dan objek, bentuk KSD, TKKSD dan Sekretariat TKKSD, persetujuan DPRD, hasil kerja sama, badan kerja sama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2012.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal
18 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2019 ten tang
Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
yang meliputi
Zonasi Penjualan, Pengiklanan/ Sponsor Promosi Produk Rokok Di Luar Kawasan Tanpa Rokok,
Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok,
Pembinaan Dan Pengawasan dan
Tata Cara Pengenmn Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 47 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 63 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 94 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PERDA No. 27 Tahun 2015; PERDA No. 7 Tahun 2018;
Pendirian PUD BPR Bank Karanganyar mempunyai maksud untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah di segala bidang Bertujuan menumbuh kembangkan iklim usaha yang sehat di Daerah, memperluas akses jasa keuangan kepada masyarakat, menyediakan layanan jasa perbankan dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memperoleh laba atau keuntungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan pendirian PUD BPR Bank Karanganyar yang diatur dalam Pasal 2.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Nama dan Logo PUD Bank Karanganyar yang diatur dalam Pasal 3.
100 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, teknis pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas yang anggarannya dibenankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020.
a. gaji atau tunjangan ketiga belas;
b. pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas;
c. pendanaan;
d. pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas;
e. pengendalian internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D Belanja Daerah angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 7(Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Pidie No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie No. 4 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Pidie No. 6 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini mengatur 4 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Kriteria Belanja Tidak Terduga, BAB V Penganggaran, BAB VI Pelaksanaan dan Penatausahaan, BAB VII Pertanggungjawaban dan Pelaporan, BAB VIII Monitoring dan Evaluasi, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2021
ADMINISTRASI dan tata usaha negara - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2021/NO.47 LL Kab Kubu Raya : 18 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus dapat memberikan nilai tambah di dalam menjalankan administrasi pemerintahan; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan tata naskah dinas secara elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PermenpanRB No. 6 Tahun 2011; Perbup Kubu Raya No. 63 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran; Manfaat; Jenis; Penandatanganan; Desain Sistem; Alur Kerja; Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
7 Halaman dan 11 Halaman Penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
