Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan harga standar pengambilan mineral bukan logam dan batuan; b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 2018 tentang Penerapan Harga Patokan Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Harga Patokan Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Harha Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PERMENSDM No. 26 Tahun 2018; PERBUP No. 30 Tahun 2018.
Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Lampng Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
c. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap pengaturan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia , UUD No 6 Tahun 1991, UUD No 31 Tahun 1999, UUD 20 Tahun 2003, UUD No 23 Tahun 2014, PP No 19 Tahun 2005, Perpres No 87 Tahun 2017, PerMendikbud No 20 Tahun 2018, Pergub Lampung No 35 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Barat No 8 tahun 2016, Perbup Lampung Barat No 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Pasal 1 angka 7, ketentuan pasal 4, ketentuan pasal 5, ketentuan pasal 9 huruf c
Halaman : 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, efektivitas, dan sinergitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta untuk mengoptimalkan penerapan hasil penelitian, perlu adanya pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ketapang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061- 001 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ketapang Nomor 84 Tahun 2021
peraturan ini mengatur ketetuan umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Kelitbangan; Kelitbangan Pemerintah Daerah; Hasil Kelitbangan; Basis Data; Sumberdaya kelitbangan; Kerjasama; Pembinaan; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
21 halaman peraturan dan 23 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat di Pemerintah Daerah Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Peraturan Bupati Gianyar Nomer 22 Tahun 2022
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa, diperluhkan pedoman penatapan dan penegasan batas desa
UU No.10 Tahun 1999, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.76 Tahun 2012, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendes PDTT No.16 Tahun 2019, Permendes PDTT No.31 Tahun 2020, Perda No.6 Tahun 2021,
Ketentuan Umum; Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa; Penyelesaian Perselihan Batas Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014
9 halaman dan 52 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomer 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bangli Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2023 perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b peru menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 27 Tahun 2021,Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016,Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021,Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 .
Pasal 1 Ketentuan Umum
BAB II Rencana Kerja Perangkat Desa
BAB III Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang
kedudukan - STRUKTUR ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2022/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/8847/OTDA perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, dan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/0458/VII/2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 80 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2013; PP Nomor 74 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 139 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2018; PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2021; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2021; PERDA Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian dan Tata Kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang
20 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan berjalan secara berkeadilan, jujur, akuntabel, nondiskriminatif, dan transparan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/B dan Paket C dii abupaten Lampung Selatan;
b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar /Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/b dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2010, Permendikbud No 22 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendikbud No 1 Tahun 2021, Perda Kab lampung Selatan No 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Uang Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen kas melalui penempatan uang daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito berjangka, berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga
yang berlaku, yang penempatannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 4 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito, Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendarahara Umum Daerah, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Diatur mengenai ketentuan umum, penempatan uang daerah dalam bentuk deposito, mekanisme, pencairan uang daerah, evaluasi dan rekonsiliasi, pelaporan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 22 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 13)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan - perubahan atas peraturan bupati bintan nomor 60 tahun 2018 tentang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
ABSTRAK:
Untuk memperjelas pedoman pelaksanaan urusan
pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.17 Tahun 2018; Perda Kab.Bintan No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2021; Perbup Bintan No.60 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 13)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
