Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan penggunaan produk
dalam negeri di Kabupaten Purbalingga, maka sebagai
upaya untuk mendorong penggunaan Produk Dalam
Negeri dalam pengadaan barang/jasa diperlukan
pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri, Produk Dalam Negeri wajib
digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri yaitu
Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Lembaga Pemerintah Lainnya, dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam pengadaan barang/jasa
apabila sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari
dalam negeri atau luar negeri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/PER/1/2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang meliputi penggunaan Produk Dalam Negeri, tim P3DN, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dan penilaian dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 257 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk
mendapatkan rasa aman dan pelindungan dari segala
bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan
perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan
derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia
sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan
dan anak;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah wajib
membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan
Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban,
Keluarga Korban, dan/atau Saksi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Purbalingga;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang meliputi Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 258 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.087.097.932.000,00 (dua triliun delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 258 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memperkuat asas kedudukan Desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian
dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan
kebijakan dalam pengelolaan keuangan Desa, dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 96 ayat
(7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara
Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian,
Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Sasaran Dan Asas, Pengalokasian Dan Pembagian ADD, Pengorganisasian, Penggunaan ADD, Pengelolaan ADD, Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi ADD, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 260 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan
secara tertib, transparan, konsisten, akuntabel serta
untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu
menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yang meliputi
Pengelola Keuangan Daerah, Penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Perubahan APBD, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengadaan Barang/Jasa, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, Transaksi Non Tunai, Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dicabut.
94 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
