Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku harus mengedepankan pemulihan keadaan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nalai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat kabupaten kerawang,dan penyelesaian permasalahan didalam masyarakat sejalan dengan adat istiadat atau kebiaasaan khususnya masyarakat kabupaten karawang yang masih melestarikan budaya sunda dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah perdamaian dengan prinsip silih asah, silih asih, silih asuh, bahwa solusi penyelesaian tindak pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran dengan mengindahkan norma dan kearifan masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah kabupaten karawang sebagai unsur penyelengaraan pemerintah yang menjadi kewenangannya dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang optimalisasi penyelengaraan keadilan restoratif di wilayah kabupaten karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020.
Ketentuan umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Persyaratan Perghentian Penuntutan, Tempat, Waktu, dan Tata Cara Perdamaian, Tim Pelaksana, Sosialisasi, Peran Serta Masyarakat, Monitoring dan evaluasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
kedudukan - STRUKTUR ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - badan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022 /No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat No 800/7496/OTDA tanggal 18 November 2021 perihal pertimbangan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 62 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Togas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 7 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENDAGRI No 5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 99 Tahun 2018; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERMENPANRB No 7 Tahun 2022; PERDA No 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, Kedudukan, struktur organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, ketentuan penutup. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 062 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 12 Tahun 2019
Perpres No. 18 Tahun 2020
Permendagri No. 86 Tahun 2017
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Permendagri No. 81 Tahun 2022
Perda Sumbar No. 7 Tahun 2008
Pergub Sumbar No. 18 Tahun 2022
Perda Kab. Tanah Datar No. 5 Tahun 2011
Perda Kab. Tanah Datar No. 9 Tahun 2016
Perda Kab. Tanah Datar No. 4 Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 3 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, digunakan sebagai pedoman bagi:
a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023,
b . penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023;
c. penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; dan
d. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2022
INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2022/ No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba
ABSTRAK:
Inovasi daerah pada hakekatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan
Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Pemerintab Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 95 Tabun 2018, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan Dan Prinsip, Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah, Pengusulan Dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, Uji Coba, Penerapan, Dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah, Pendanaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahan (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPl) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERBPKP No. 5 Tahun 2021; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 3 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pengorganisasian penyelenggaraan SPIP, tugas masing-masing tingkatan pengendalian, mekanisme dan tata kerja penyelenggaraan SPIP, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
6 hlm, Lampiran : 79 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 1 Tahun 2022
PP No. 12 Tahun 2002
PP No. 12 Tahun 2019
PP No. 4 Tahun 2014
PP No. 11 Tahun 2017
PP No. 94 Tahun 2021
Perpres No. 12 Tahun 1961
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 7 Tahun 2008
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011
Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini adalah Pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang telah mengabdi minimal (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 211 Tahun 2012
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2022.
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Keda Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 perlu untuk dilakukan perubahan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2021
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang secara rinci dan komprehensif, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020;
Peraturan ini memutuskan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021
6 halaman peraturan dan 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati Lahat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lahat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lahat.
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 30 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 90 Tahun 2019; PermenPAN RB No 17 Tahun 2021; PermenPAN RB No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2016; Perda Kabupaten Lahat No 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Perda Kabupaten Lahat No 2 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lahat yang memuat Ketentuan Umum; Kedudukan dan Bentuk; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis; Kepegawaian; Jabatan; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Lahat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabypaten Lahat.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
