Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang
dilalrukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundangundangan;bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara,
abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan
baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan
ketaatan kepada peraturan perundang-undangan termasuk
dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor05 Tahun 2016;Peraturan Bupati Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Izin Perkawinan dan Perceraian;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2022/No.671
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kineija pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Keija Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Keija pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Kelompok Jabatan;
5. Kepegawaian dan Eselon;
6. Tata Kerja dan Laporan;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2022
STRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN HIV-AIDS KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022-2025
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2022/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025
ABSTRAK:
a. bahwa HIV-AIDS merupakan penyakit infeksi, tennasuk
penyakit kronis atau jangka panjang dan membutuhkan
pengobatan ARV seumur hidup, penyakit ini mempunyai
dimensi sosial yang sangat kuat karena menyangkut
marginalized population;
b. tingginya kasus HIV dan AIDS saat ini adalah belum
optimalnya sinergitas para stakeholder dan kurang pedulinya
masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS;
c. bahwa agar penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri
terarah, terukur dan jelas tujuan yang akan dicapai dengan
memberikan gambaran prioritas program dan kegiatan,
kelompok sasaran dan wilayah berdampak untuk kurun
waktu 4 tahun, perlu disusun Strategi dan Rencana Aksi
Daerah (SRAD) Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten
Wonogiri Tahun 2022-2025;
d. bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan, kerjasama,
pembinaan dan pengawasan mengenai penanggulangan HlVAIDS
telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun
2022-2025.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.68/MEN/IV /2004; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 760/Menkes/SK/
VI/2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV-AIDS Kab. Wonogiri Tahun 2022-2025; Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV-AIDS: Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
67
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 No 21; http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Produk%20Hukum_Peraturan%20Bupati_002_202200200020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 5 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 79 Tahun 2019:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 90 Tahun 2019:
Permendagri No 14 Tahun 2020:
Permenpan RB No 17 Tahun 2021:
Permenpan RB No 25 Tahun 2021:
Perda Kab. Sidoarjo No 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sidoarjo No 6 Tahun 2018.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi:
3. Tugas dan Fungsi:
4. Tata Kerja:
5. Ketentuan Peralihan:
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Dinas sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupatenp Pamekasan Tahun 2022 No 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengelola
informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi
informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016:
UU No 14 Tahun 2008:
UU No 25 Tahun 2009:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 38 Tahun 2007:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 12 Tahun 2017:
Perpres No 28 Tahun 2021:
Pemenkominfo No 13 Tahun 2016:
Pemenkominfo No 14 Tahun 2016:
Pemenkominfo No 20 Tahun 2016:
Permendagri No 5 Tahun 2017:
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019:
Permendagri No 70 Tahun 2019:
Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 6 Tahun 2020:
Perbup Pamekasan No 13 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah:
3. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Anatar Perangkat Daerah:
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan:
5. Pembinaan dan Pengawasan Teknis:
6. Pendanaan;
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 59 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 33 Tahun 2020.
Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
125 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kab. Trenggalek Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN ATAS PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI PESERTA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait
percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) yang menyangkut Bea Perolehan Hak atas
tanah dan Bangunan (BPHTB) milik masyarakat peserta
kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kabupaten
Trenggalek, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek,
perlu memberikan pembebasan atas Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB);
b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan DIKTUM KETIGA
angka 2 (dua) Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor : 25/SKP/V/2017, Nomor : 590-
3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Atas Pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Peserta Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 tahun
2010; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2021; Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1995; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor : 25/SKP/V/2017, Nomor : 590-3167A
Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengenai Pembebasan Atas Pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Peserta Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; pemberian pembebasan BPHTB;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pesawaran No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011,UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PerMendagri No 80 tahun 2015, PerMendagri No 134 Tahun 2018, PerMendagri No 90 tahun 2019, Permendagri No 56 Tahun 2019, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2022
PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 3 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melakukan Penyesuaian Jenis Belanja dan Kode Belanja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 25 Tahun 2004;UU No. 28 Tahun 2009;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 109 Tahun 2000;PP NO. 23 Tahun 2005;PP Nomor 55 Tahun 2005;PP Nomor 3 Tahun 2007;PP No. 19 Tahun 2010;PP No. 71 Tahun 2010;PP No. 12 Tahun 2017;PP No. 12 Tahun 2019;Permendagri No. 16 Tahun 2007;Permendagri No. 62 Tahun 2017;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Permendagri No. 27 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2022
PERATURAN-BUPATI-LUWU-UTARA-NOMOR-21-TAHUN-2022-TENTANG-PEMBERIAN-TAMBAHAN-PENGHASILAN-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-DI LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-LUWU UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang tata cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali.
UU Nomor 13 Tahun 1999 ; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014 ; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; ; Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021; Perbup Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2018.
BAB I KETENTUAN UMUM.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.
BAB III PENETAPAN BESARAN TPP.
BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP.
BAB V PENILAIAN DAN PENGURANGAN TPP.
BAB VI KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI.
BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN TPP.
BAB VIII PENANGGUHAN PEMBERIAN TPP.
BAB IX TPP TAMBAHAN BAGI PEJABAT PELAKSANA TUGAS DAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN
BAB X MONITORING DAN EVALUASI.
BAB XI ALOKASI ANGGARAN.
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
