Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kab. Sanggau
ABSTRAK:
bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan tugas belajar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur
UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015
Ketentuan Umum; Klasifikasi Standar Biaya Tugas Belajar; Jenis dan besaran Standar Biaya Tugas Belajar; Jangka Waktu Biaya Tugas Belajar; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
Pencabutan Perbup No.24 Tahun 2016
6 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah
Puruk
Cahu menjadi Badan Layanan Umum Daerah
dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah maka perlu menetapkan
jasa layanan untuk
meningkatkan mutu pelayanan dan derajat kesehatan
masyarakat. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan
bahwa
tarif
layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP JASA PELAYANAN DAN PEMANFAATAN TARIF;
BAB III
KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN;
BAB IV
KOMPONEN PELAYANAN NON KESEHATAN;
BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF ;
BAB VI
PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA ;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan amanat UU serta menjabarkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah
UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.86 Tahun 2017; Pergub No.12 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2017; Perda No.8 Tahun 2017; Perbup No.96 Tahun 2016 dan Perbup No.73 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Rencana kerja pemerintah daerah, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Berlku sejak tanggal diundangkan
6 hlm ( 6 Pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.396/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 15 Tahun 2016; Permendagri No. 01 Tahun 2014; Permenhub No. 133 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 10 Tahun 1989; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Maluku Tengah No. 43 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
4 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018
JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Konawe
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung percepatan pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe maka berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan
Jabatan Fungisonal Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Presiden Nomor
5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Auditor, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Pegawai
Negeri Sipil untuk ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan Fungional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor
dilingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah di ubah dengan undangundang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok
Kepegawaian (Lembaran Negera Republik
Indinesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik
Indonesia nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentag
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah
beberapakali terakhir dengan undang-undang nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik
Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentag
Pengelolaan Keuangan Daearh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemrintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Tunjangan Jabatan Fungisonal Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran
Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 174);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara,
sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode
Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Per/220/M.Pan/7/2008 tentang Jabatan
Fungsional Auditor;
27. Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah dan Angka Kreditnya.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II JENIS JABATAN FUNGSIONAL
BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
BAB IV RUANG LINGKUP PENGAWASAN
BAB V PRINSIP-PRINSIP DASAR
BAB VI STANDAR UMUM
BAB VII PERENCANAAN PENGAWASAN
BAB VIII PELAKSANAAN PENGAWASAN
BAB IX PELAPORAN HASIL PENAGAWASAN
BAB X TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
BAB XI BESARAN DAN KETENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan disiplin kerja dan menumbuhkan budaya kerja yang efektif bagi pegawai, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1972; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994; . Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2015; 3. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 pada bagian Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), Ketentuan Pasal 14 diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 201
5 halaman peraturan dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN UNTUK REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DARI PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program pengembangan perumahan dan dalam upaya pencegahan permukiman kumuh yang salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat guna mendukung nawacita presiden, pemerintah Kabupaten Sekadau memberikan bantuan bahan bangunan bagi masyarakat untuk rehab rumah tidak layak huni
UU no.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.1 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU o.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2016, Perpres No.15 Tahun 2010, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.11 tahun 2017,
Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
7 halaman dan 18 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2018
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Penugasan Perusahaan Air Minum Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jaya Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Teknologi Reverse Osmosis Di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Perusahaan Air Minum Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jaya Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Teknologi Reverse Osmosis Di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa dan untuk pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Teknologi Reverse Osmosis di Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; PERDA No. 13 Tahun 1992; PERDA No. 11 Tahun 1993; PERGUB No. 11 Tahun 2007 jo. PERGUB No 91 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur mengenai Pemerintah Daerah menugaskan PD AM Jaya dalam SPAM dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk penyediaan air minum bagi masyarakat Kepulauan Seribu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Pelaksanaan Penugasan
Bab III : Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab IV : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD.2018/NO.36
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah,
namun sehubungan dengan perkembangan keadaan
khususnya dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah maka Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan
perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a,
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peratran Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Bagian Ketujuh Bidang Deposit Dan Pengolahan Bahan perpustakaan
Ketentuan Pasal 33, Pasal 5, judul bagian Bab III Susunan Organisasi pada Bagian Ketujuh, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, penyisipan Pasal 63A, perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 diubah.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
