Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Jual Objek pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan perhitungan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes, khususnya untuk bangunan Menara Telekomunikasi perlu mengatur Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menara Telekomunikasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menara Telekomunikasi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati inii diatur tentang: Ketentun Umum dan NJOP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2013/No.33 Seri E Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang ctiatur dalam Peraturan Menteri; bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pclayanan di bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah pcrlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMTNFO/ 12/2010; Peraturan Oaerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Rencana Pencapaian SPM
Bab IV Pembiayaan SPM
Bab V Pengorganisasian SPM
Bab VI Pelaporan SPM
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Batang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 4, angka 10 dan angka 16 diubah, angka 17, angka 18 dan angka 28 dihapus, diantara angka 4 dan angka disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a dan diantara angka 9 dan angk
10 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 9a, perubahan Ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dihapus, perubahan Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10, Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, perubahan Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21, Lampiran I dihapus, perubahan Lampiran II,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2014 diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan
pelaksanaan sistern
pemerintahan berbasis elektronik yang
tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur,
infrasruktur dan sistem informasi pemerintahan berbasis
elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara,
maka dipandang perlu adanya aturan dalam pengembangan
dan pelaksanaan dimaksud
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23
Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2015
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II TUJUAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN;
BAB III TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN;
BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRO NIK;
BAB V KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA;
BAB VI PEMELIHARAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
8 Halaman
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenkominfo No. 2 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Microwave Link Titik ke Titik (Point - To - Point)
Diubah dengan :
Permenkominfo No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Microwave Link Titik Ke Titik (Point-To-Point)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap mekanisme pelayanan berbasis elektronik di Kelurahan dan Kecamatan, sehingga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelayanan Berbasis Elektronik di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016
Materi Pokok: Penyelenggaraan Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan, Ruang Lingkup Pelayanan, Lingkup Jenis Pelayanan, Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan Jenis Layanan, Jenis Keluaran Pelayanan, Penanda Tanganan Untuk Layanan Perizinan dan Non Perizinan, dan Sistem Pengamanan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelayanan Berbasis Elektronik di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2015
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI - PENDAYAGUNAAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2015/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan
transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik serta kinerja pemerintahan maka diperlukan
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; bahwa untuk meningkatkan kelancaran akses komunikasi
dan informasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan
komunitas bisnis perlu didukung dengan pendayagunaan
teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk egovernment dalam rangka mewujudkan terselenggaranya
pemerintahan yang baik dan efektif (good governance); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, sasaran dan asas, pokok-pokok penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengadaan perangkat teknologi informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
26 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD 2011/33 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi (www.bekasikota.go.id) dan Website SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
