Peraturan Daerah (PERDA) NO. 52, BD.2019/NO.52, LL Kab. Mempawah : 5 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang STANDAR BIAYA KEBUTUHAN MAKAN MINUM RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa memperhatikan indeks harga barang kebutuhan pokok dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini di Kabupaten Mempawah dan agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan lebih optima, efektif dan efesien sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Standar Biaya Kebutuhan Makan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kebutuhan Makan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Standar Biaya Kebutuhan Makan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Mempawah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
5 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 52 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ;2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007
;3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
;5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;8.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 ;9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 ;10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 ;13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 ;14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ;16.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2017 ;17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 ;18.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.kelompok kemampuan keuangan daerah dan penghasilan
;3.tunjangan kesejahteraan;4.belanja penunjang kegiatan DPRD;5.tenaga ahli fraksi , kelompok pakar / tim ahli dan perancang perundang undangan;6pajak;7.pelaporan dan pertanggung jawaban;8.ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar .
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 .
Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar, meliputi : Ketentuan Umum ; Maksud Dan Tujuan ; Standar Biaya Pemerintah Daerah ; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
45 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 52 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 410
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Dana Insentif Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Tahun 2018/ No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberi kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan mengenai pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L); bahwa dalam rangka penyesuaian dasar hukum penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Sisa Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran; BAB III Penyediaan Dana; BAB IV Perubahan Kontrak; BAB V Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan; BAB VI Pembayaran Penyelesaian Sisa Pekerjaan; BAB VII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Pada saat Peratursn Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
ABSTRAK:
Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan Angka 5 SE Mendagri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang meliputi kesiapan sumber daya manusia, percepatan pelayanan, cakupan pelayanan dan urgensitas pelayanan terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai di daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu dan transaksi pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditetapkan dengan Bupati/Walikota. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Kutai Timur No. 2 Tahun 2015
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Transaksi Non Tunai; Mekanisme Pembayaran; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 52 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BITUNG PERIODE JANUARI-APRIL 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
