Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Tamu Berbasis Budaya Sunda Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian wujud Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) maka pelaksanaan pelayanan tamu yang berbasis budaya Sunda yang merupakan wujud pelayanan terhadap masyarakat harus ditingkatkan;
b. bahwa agar mutu pelayanan terhadap tamu dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu standar operasional prosedur layanan tamu berbasis budaya Sunda;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Tamu Berbasis Budaya Sunda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/1/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010.
Terdiri dari 24 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, maksud, tujuan dan fungsi, landasan operasional, ruang lingkup, petugas penerima tamu, etika penerima tamu, pakaian penerima tamu, sarana dan prasarana, mekanisme pelayanan tamu, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengatur mengenai standar operasional prosedur (sop) layanan tamu berbasis budaya sunda di lingkungan pemerintah kabupaten sumedang
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 67 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2010/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, maka untuk ketertiban dan kelancarannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
4 Tahun 2010;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang pajak hotel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 67 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomgr 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Azas dan Tujuan
Bab III Pendirian dan Pengelolaan TPI
Bab IV Tata Cara Pelaksanaan Lelang Ikan
Bab V Penyelenggara Pelelangan Ikan
Bab VI Administrasi Penyelenggara Pelelangan Ikan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 65 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) d Kabupaten Jepara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Apartur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Apartur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara
Nomor 118/KEP/M.PAN/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara
Nomor KEP/25/M.PAN/2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/7/2004; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 63 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tarif Air Minum Dan Biaya-Biaya Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara adalah perusahaan yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan harus dikelola ekonormi berdasarkan prinsip
yang sehat; bahwa dengan semakin meningkatnya biaya operasioanal dan biaya pereliharaan yang menjadi beban perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu meninjau kembali tarif air minum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2007 untuk diadakan penyesuaian; batwa dengan telah disetujuinya usulan kenaikan tarif air PDAM oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten dalam rapatnya pada tanggal 23 Nopember 2010, maka sesuai ketentuan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 3 Tahun 1993, tentang ketentuan tarif air minum Perusahaan Air Minumn Kabupaten Jepara, perlu mendapat penetapan dani Bupati Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Ketentuan Tarif Air Minum Dan Biaya-Biaya Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabup ten Daerah Tingkat I Jepara Nomor 3 Tahun 1993;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Tarif Air Minum Dan Biaya-Biaya Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum pada lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2010.
Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tarif Air Minum dan Biaya-biaya lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 58 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diorientasikan pada peningkatan kinerja unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan publik; b. bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu menetapkan pedoman penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008.
Terdiri dari 10 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, fungsi dan ruang lingkup, tata cara penyusunan ikm, monitoring dan evaluasi ikm, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2010.
mengatur mengenai pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat (ikm) unit pelayanan di lingkungan pemerintah kabupaten sumedang
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 58 Tahun 2010
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
STANDAR - HONORARIUM - PENGADAAN BARANG ATAU JASA - PILKADA - HIBAH
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2010/675
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan
Umum Kepata Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan Dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepata Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010
PERBUP ini mengatur mengenai Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 merupakan Standar Biaya yang diperuntukan bagi Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2010.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 57 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan
sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan
barang/jasa secara elektronik; bahwa agar pengadaan barang/jasa secara elektronik pada
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten
Karanganyar berjalan dengan tertib dan lancar maka perlu
mengatur pedoman pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, paket pengadaan, etika pengadaan, para pihak dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik, mekanisme dan prosedur pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2010.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 56 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa, perlu disusun pedoman dan tata cara pelaksanaan lembaga kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang omor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Norn or 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Pembentukan
Bab IV Tugas Dan Fungsi
Bab V Bentuk
Bab VI Tata Cara Pembentukan Lembaga
Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
Bab VII Kepengurusan
Bab VIII Pemberhentian
Bab IX Hubungan Kerja
Bab X Pembinaan
Bab XI Pendanaan
Bab XII Ketentuan Peralihan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2010.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
