Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 350
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa agar rencana kerja anggaran yang disusun
oleh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah
Kabupaten Konawe Utara lebih logis, obyektif dan
efisien, perlu menetapkan Standar Belanja untuk
menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 06
Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 78
Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran
2020.
ANALISIS
STANDAR BELANJA (ASB)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MASTER PLAN E-GOVERNMENT KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan kunci penting dalam kelancaran proses pelayanan dalam pemerintahan, baik dalam pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenkominfo No. 7 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenpan RB No. 5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sistematika Master Plan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
Permendag No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker
Permendag No. 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 34, BN.2020/NO.306, jdih.kemendag.go.id : 5 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri
Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2975/2020 tentang
Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test
Antibodi, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam
Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat
Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan
Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan
Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten, perlu
dilakukan upaya pemeriksaan sebagai skrining awal untuk mendeteksi adanya infeksi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) pada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan untuk meningkatkan
kualitas layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu adanya penambahan tindakan layanan
pemeriksaan Rapid Test di Pusat Kesehatan
Masyarakat se-Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tarif Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017
Nomor 18).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
15 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 34 Tahun 2020
PERGUB Prov. Gorontalo No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020
PERGUB Prov. Gorontalo No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020
PERGUB Prov. Gorontalo No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2020/No.34
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dan sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi/SKPD,antar kegiatan,antar jenis belanja serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran anggaran serta susuai surat persetujuan pergeseran anggaran DPRD Provinsi.
Dasar hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.2 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.72 Tahun 2020; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri 39 Tahun 2020; Permendagri 87/PMK.07/2020; Keputusan Menteri Keuangan No.15/KM.7/2020; Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No.10 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KABUPATEN LAYAK ANAK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2002, UU No.11 tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.8 Tahun 2016, Permenpppa No.11 Tahun 2011, Permenpppa No.12 Tahun 2011, Permenpppa No.13 Tahun 2011, Perda Ketapang No.7 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Sasaran Dan Prinsip KLA, Strategi Penyelenggaraan KLA, Hak dan Kewajiban Anak, Penyelenggaraan KLA, Kelembagaan KLA, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa Ramah Anak, Peran Serta, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembiayaan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan ini memiliki 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 34 Tahun 2020
BLUD RSU - PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PROFESIONAL
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD. 2020/No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Dapat Mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai dari profesional selain pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dimana mengenai pengadaan persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya perlu diatur dalam suatu pedoman.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; uu No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERBUP BENGKALIS No. 66 Tahun 2014; PERDA KAB. BENGKALIS No. 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai profesional pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; pejabat pengelola BLUD RSUD; pegawai BLUD dengan perjanjian kerja; pembiayaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2020
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2020/ No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang –
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Bagi Hasil Dan Belanja Bantuan
Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan
Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan
Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati
masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana
pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana
pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumber dan Bentuk; Kriteria Penerima Bantuan Keuangan; Tata Cara Penyaluran; Pelaksanaan Kegiatan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak
Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2020 beserta perubahannya; bahwa berdasarkan Persetujuan Sekretaris Daerah
Kabupaten Demak Nomor : 910/0992/2020 tentang
Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis
Belanja Berkenaan Kelompok Belanja Langsung Pada
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMP
Se Kabupaten Demak, dan TK Negeri Demak Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2020, Peraturan Bupati demak Nomor 96 Tahun
2019 perlu diubah untuk Keenam kali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati
Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak
Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019
Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2020
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
Nomor 32).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Peraturan Bupati Demak
Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019
Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2020
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
Nomor 32).
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
ABSTRAK:
Percepatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 perlu menetapkan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani dengan Peraturan Walikota Batam
PP No.60 Tahun 2008; Perpres No.81 Tahun 2010; Perpres No.55 Tahun 2012
Pedoman Wilayah Kota Batam bebas dari korupsi dan birokrasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
46 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
