Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Yang Bersifat Tetap, Wajib dan Mengikat serta Mendesak dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 A
ayat (6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional maka perlu ditetapkan Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, komponen dana
bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari
APBN/Pemerintah Pusat yang terdiri dari dana bagi hasil
pajak dan bukan pajak serta dana bagi hasil yang
bersumber dari Pemerintah Provinsi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,
komponen untuk menghitung Belanja PNSD meliputi gaji
pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan
beras, dan tunjangan PPH Pasal 2, gaji ke-13, dan pembulatan gaji dan tidak termasuk gaji CPNSD, tunjangan umum dan acres; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 104 Tahun 2012
PERBUP Kab. Karawang No. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mengubah
Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 103 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendayagunaan dan Pengembangan Traktor Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan mutu hasil yang lebih
baik, efekif dan efisien dalam pengolahan lahan, serta
menunjang keberhasilan pengembangan Alsintan
(Traktor) yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara
perguliran, maka diperlukan Pedoman Pendayagunaan I
pemanfaatan Traktor Dana Alokasi Khusus Non Dana
Reboisasi Tahun 2005; bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendayagunaan dan
Pengembangan Traktor Dana Alokasi Khusus Non Dana
Reboisasi Tahun 2005;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; .Surat Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan dan Pengembangan Alsintan Kegiatan DAK Nori DR Bidang Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, lokasi pengembangan, jenis traktor, persyaratan calon penerima bantuan traktor, tata cara pengajuan bantuan traktor, model penyaluran bantuan traktor, tata cara perguliran traktor, resiko dan penghapusan traktor, administrasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 103 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa Di Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 102 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Lunak Dan Lembaga Ekonomi Desa Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka mengatasi permasalahan pengembalian
dana bergulir kredit lunak dan lembaga ekonomi desa, perlu
dilakukan penyempumaan terhadap Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Program Dana Bergulir Kredit Lunak dan
Lembaga Ekonomi Desa (LED) Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Lunak dan
Lembaga Ekonomi Desa Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor "1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, subyek, sumber dana dan obyek, pendapatan bunga dan pengembalian angsuran pokok, kategorial status kredit, penanganan status kredit macet, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2009 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 90 Tahun 2012
PERBUP Kab. Karawang No. 25 Tahun 2011 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) , Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Di Pelayanan kesehatan Dasar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2012
peraturan bupati - dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 74, BD.2012/No.74
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Dan Syarat Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin objektifitas dan kualitas
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
struktural, maka dipandang perlu ditetapkan Standar
Kompetensi dan Syarat Jabatan Struktural Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1268 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Standar Kompetensi dan Syarat Jabatan Struktural.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 73 Tahun 2012
PERBUP Kab. Pati No. 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Mencabut
Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/1902/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bagi Aparatur Negara di Daerah, maka wajib bagi Pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Lapor Harta Kekayan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi : Bupati; Wakil Bupati; Pejabat Struktural Eselon II; Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.
Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/1902/2008 tanggal 29 Mei 2008 dicabut
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 73 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah
Daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Desa dan guna percepatan atau
akselerasi pembangunan desa, Pemerintah Daerah
mengalokasikan bantuan kepada Pemerintah Desa;
b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan
keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara
pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu
diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2012
Terdiri dari 14 pasal 9 bab, yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran Program Dan Sumber Pembiayaan, Dasar Perhitungan Besaran Dan Indikator Bantuan Keuangan, Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.
mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
