Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan Belanja Daerah sebagai
komponen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Analisis
Standar Belanja;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Analisis
Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik,
perlu mengatur pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Analisis Standar Belanja Fisik; Pengendalian dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2012
petunjuk pelaksanaan-PENDATAAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN DATA objek subjek-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2022/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan, Validasi dan Pemutakhiran Basis Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Berkelanjutan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah No 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan, Validasi dan Pemutakhiran Basis Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara berkelanjutan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 1 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No 208/PMK.07/2018; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah No 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 42 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan, pendataan, validasi dan pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
20 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2020
INVENTARISASI ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU BERBASIS DIGITALISASI
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Bengkulu Berbasis Digitalisasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga dan memvalidasi aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bengkulu diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja pelayanan Pemerintah Kota Bengkulu, dalam bentuk inventarisasi terhadap Aset dan Bangunan Pemerintah Kota Bengkulu berbasis Digitalisasi.
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020
10. Peraturan Walikota Bengkulu nomor 33 Tahun 2014
Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai panduan inventarisasi terhadap data Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Bengkulu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
54 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium,
Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Honorarium, Biaya Makan Dan Minum, Biaya Diklat/Kursus Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan
penyesuaian pemberian honorarium kepada jasa tenaga
kesehatan dan jasa administrasi kesehatan dalam
penanganan pandemi corona virus disease 2019 pada standar
satuan biaya honorarium, maka dipandang perlu mengubah
untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium,
Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun
2020 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium, Biaya
Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Boyolali Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium,
Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium,
Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Manajemen Risiko
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan
pedoman Manajemen Risiko yang dapat digunakan untuk
mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta, bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko Perangkat Daerah
belum mencakup pengaturan Manajemen Risiko secara
menyeluruh, sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu
disesuaikan dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019.
Materi pokok : Manajemen Risiko
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Mencabut Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko
Perangkat Daerah.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 46 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2021
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
a. Belanja Tidak Terduga;
b. Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD Kota Sungai Penuh Tahun 2022 No.43
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko atau manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kota Sungai Penuh;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib
melakukan penilaian risiko;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
UU No. 25 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan No.4 Tahun 2019; Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016.
Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
21
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
