Peraturan Daerah (Perda) tentang TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT
ABSTRAK:
A. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksman Undang-undang Nomar 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakal, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur teknis pengelolaan zakar;
B. bahwa Pengelolaan zakat perlu senantiasa ditingkatkan pelakaananya lebih berhasil guna dan berdaya guna;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Teknis Pengeluluan Zakat.
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1909 Nomer 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang l'enyelenggara Negara yang Bersh dan Behas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolan Zakal (Lemburan Negura Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 164.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nonor 3885);
4. Koputusan Monteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pclaksanaan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 7akat;
5. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Haji Nomor /291 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Zakat;
6. Poraturan Daerah Kabupaten Takalar Numor 01 Tahun 2001 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2002-2004:
7. Peraturan Duerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 200F tentany Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005.
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : ASAS DAN TUJUAN
BAB III : JENIZ ZAKAT
BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT
BAB VII : PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB VIII : SANKSI
BAB IX : PENYIDIKAN
BAB X : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003.
13
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
menjamin upaya pencegahan dan penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Daerah, perlu langkah
Pemerintah Daerah secara komprehensif dan terpadu dan
terintegrasi guna mencegah dan menangani Tindak Pidana
Perdagangan Orang; bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah
berkewajiban membuat kebijakan, program, kegiatan, dan
mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan
pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor
21 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Dasar, Maksud dan Tujuan dan Ruang Lingkup, Pencegahan dan Penanganan TPPO, Kelembagaan dan Mekanisme Kerja, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO, Kerja Sama dan Kemitraan, Sistem Data Terpadu, Peran Serta Masyarakat, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017 dicabut.
23 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 058
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Persetujuan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 250 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid up, Gubernur menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk memberikan persetujuan teknis pengelolaan lingkungan hidup;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persetujuan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah; Bab 3. Kegiatan Pembuangan Emisi; Bab 4. Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3); Bab 5. Pelaporan; Bab 6. Pembiayaan; Bab 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2023.
17 halaman; 222 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2015
Pengesahan dan / atau Pembatalan Persetujuan / Konvensi / Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Mencabut
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dewan Gula Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 88)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Dewan Gula Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan dan efisiensi produktivitas gula, pengembangan industri gula dan derivatifnya yang berkelanjutan serta berbasis kemitraan antara PTPN/PT Gula dan Petani, telah dibentuk Dewan Gula Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dewan Gula Provinsi Jawa Tengah;
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Dan Dewan Gula Nasional, maka Dewan Gula Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai dasar hukum pembentukan sehingga perlu dibubarkan dengan mencabut Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dewan Gula Provinsi Jawa Tengah;
Dasar Hukum dari Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Di dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dewan Gula Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2015.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dewan Gula Provinsi Jawa Tengah dicabut.
3 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2010
PendidikanPengesahan dan / atau Pembatalan Persetujuan / Konvensi / Perjanjian InternasionalDasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / OrganisasiStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasl dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidlkan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Pendidikan - Standar / Pedoman
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 55, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 61
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Puslatdikjur
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyetakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Puslatdikjur
13 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila DPRD sampai batas waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setjap bulan yang disusun daJam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut huruf a dapat dilaksanakan setelah memperoleh Pengesahan dari Gubernur;
bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengesahan Peraturan Bupati Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006;
Dasar Hukum dari Perturan Gubernur ini adalah: Undang-undang Nomor 10; Undang-undang 17 Tahun 2003; Undang-undang 1 Tahun 2004; Undang-undang 15 Tahun 2004; Undang-undang 32 Tahun 2004; Undang-undang 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
Di dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2006.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembatalan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 Tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001
Di dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pembatalan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 Tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2006.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomer 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peken Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa Peken Belayu Kecamatan Marga
Kabupaten Tabanan.
Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 45 Tahun 2016
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMER 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GADUNGAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Pasal 1 Ketentuan umum
Pasal 4 Peta Batas Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
