PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.298 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television)
Mengubah
  1. Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/7/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/ IPTV)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran
Mencabut
  1. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 201/Dirjen/2011 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Encoder Internet Protocol Television
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2023 tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terestrial
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 32 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri dan Luar Negeri
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos
Mencabut
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan