Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaProtokoler
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERDA Kota Banjar No. 5 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Diubah dengan
Perda Kota Banjar No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2005/ No.1 Seri E
Peraturan Daerah (Perda) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis
dan saling mendukung antara Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dengan Pemerintah Kota
perlu disusun pedoman mengenai Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjar;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan
dalam Peraturan Daerah Kota Banjar;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD, belanja pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan keuangan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2005.
17 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2005
PERDA Kab. Bantul No. 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul
PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANTUL
2005
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2005/NO.1.SERI.B
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa penyelenggaraan penempatan tenaga kerja harus
sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, matabat, hak asasi dan perlindungan hukum, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemberi kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja dan masyarakat;b. bahwa agar penempatan tenaga kerja dapat dilaksanakan secara benar, tertib dan terpadu serta memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan penempatan tenaga kerja;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 207 Tahun 1990; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203 Tahun 1999; Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantull Nomor 5 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 tahun
2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001;
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2005 No 2
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 134 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1974, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.25 Tahun 2000, PP No.8 Tahun 2003, PP No.9 Tahun 2003, Perda No.2 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Laporan, Pembiayaan, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2005.
Pergub ini memiliki 10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1974, UU No.23 Tahun 1997, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.20 Tahun 1990, PP No.18 Tahun 1999, PP No.19 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1999, PP No.41 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, PP No.8 Tahun 2003, PP No.9 Tahun 2003, Perda No.2 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2005.
Pergub ini memiliki 18 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 129 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.7 Tahun 1971, UU No.8 Tahun 1974, UU No.8 Tahun 1997, UU No.4 tahun 1990, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.70 Tahun 1991, PP No.34 Tahun 1979, PP No.87 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, PP No.8 Tahun 2003, PP No.9 Tahun 2003, Perda No.2 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Laporan, Pembiayaan, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2005.
Pergub ini memiliki 23 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Propinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan koordinasi setiap Pelaksana Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak; bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002;
Peraturan GUbernur ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2005.
14 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Baden Perwakilan Desa (BPD) Dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
3 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E Nomor 1, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Namer 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2002; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2002;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketetuan umum, ketentuan peizinan, retribusi, pembagian hasil retribusi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan ketentian penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
15 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan, pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Petinggi
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peeraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelatikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembatalan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
