Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.276 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda_8_2019.pdf

PEMBANGUNAN-PARIWISATA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/ No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020 - 2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pembangunan kepariwisataan, pembangunan destinasi pariwisata kabupaten, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan kelembagaan kepariwisataan, pengawasan dan pengendalian dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
78 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2018-2033

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda No 8 2019 ttg Renca... tahun 2018-2033.pdf

RENCANA KERJA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2018-2033

ABSTRAK:

bahwa untuk· Melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2018-2033;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun · 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1998; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten; Pembangunan DPK; Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten; Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten; Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten; Indikasi Program, Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kota Bekasi No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023

Download file:

Perda_08_2019.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Tana Tidung No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021

Download file:

PD KTT 8-2019.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

2019

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2019 (8)

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka terdapat Perubahan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan program sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017- 2037 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang MRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 2, diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6,angka 7 diubah dan diantara angka dan angka 10 disisipkan (satu) angka yakni angka 9a Ketentuan Pasal 6 diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda No 7 2019 ttg Perub...ngka menengah da.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenta.ng Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Surat Gubemur Jawa Timur Nomor : 700/1139/031.2/2018 Tanggal 15 Januari 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-202; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016.
Ketentuan dalarn Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2025

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA72019.pdf

rencna - induk - pembangunan - kepariwisataan - daerah - kota - cirebon - tahun - 2019 - 2025

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2019/7E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2025

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2009 rencana induk pembnagunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Perda Kot. Cirebon tentang Rencaa Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kot. Cirebon Tahun 2019-2025.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2007 ; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamna telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017 ; PP No. 50 Tahun 2011 ; Perpres No. 64 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016; Perda Prov Jabar No. 12 Tahun 2014; Perda Prov Jabar No. 6 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 15 Tahun 2014; Peda Prov Jabar No. 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah Perda Prov Jabar No. 16 Tahun 2014 ; Perda Prov Jabar No. 15 Tahun 2015; Perda Kot. Cirebon No. 12 Tahun 2001 sebagaimana telah dubah dengan Perda Kot. Cirebon No. 3 Tahun 2008; Perda Kot. Cirebon No. 8 Tahun 2012.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Asas Visi Dan Misi, Tugas Dan sasaran, Kebijakan Dan Strategis Pembangunan Kepariwisataan ,Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata, Program Dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan , Pengawasan Dan Pengendalian , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
21 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

Download file:

7 TAHUN 2019 (RPJMD KAB K...GAN 2018-2023)ok.pdf

rencana - pembangunan - jangka - menengah - daerah - kabupaten - kuningan - tahun - 2018 - 2023

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2019/07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008 maka perlu menetapkn Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Kuningan Tahun 2018-2023.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 3 Tahun 2010; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2017 ; Permendagri No. 7 Tahun 2018; Perda Kab. Kuningan No. 4 Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 26 Tahun 2011.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan Kedudukan , Sistematika, Isi RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
14 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

Download file:

Perda Kulon Progo No 7 Th 2019.pdf

pembangunan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2019/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; b. bahwa terdapat kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu Penugasan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan; c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah melampaui target yang ditetapkan tahun berkenaan ataupun sampai dengan akhir tahun berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017, perlu ditinjau untuk disesuaikan; d. bahwa terdapat perubahan Kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan diamanatkannya pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ; 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 ; 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018; 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 ; 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 53) diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Jumlah Halaman: 7 HLM, Penjelasan: 3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016- 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Sekadau No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

Download file:

perdano7tahun2019.pdf

rencana pembangunan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/NO.7, LL Kab. Sekadau : 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016- 2021

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sekadau telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Pembangunan Kepala Daera
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Pasal 1, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 8a; Ketentuan Pasal 7 diubah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Merubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
8 halaman peraturan dan 2 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 3)

Download file:

PERDA 7 TAHUN 2019 ASLI.pdf

Rencana-pembangunan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2019/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021, telah terjadi pergeseran kerangka ekonomi yang berakibat pengaruh terhadap menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati yang tertuang kedalam strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan kuangan daerah, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2016;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 3) diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.