Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMENUHAN PEGAWAI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DARI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
ABSTRAK:
a. bahwa kebutuhan Guru, Tenaga Administrasi danPenjagaSekolah
pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama
Negeri belum dapat dipenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalamhurufasertadalamrangkatertibadministrasidankepastianhu
kum pemenuhan pegawai pada SDN dan
SMPN,perlumenetapkanPeraturanBupati tentang Pemenuhan
Pegawai pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah
Pertama Negeri dari Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap
Undang-Undang Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
mengatur mengenai pemenuhan pegawai sekolah dasar dan Sekolah Menengah pertama dari guru dan pegawai tidak tetap. pengaturan meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, syarat, penetapan hubungan kerja, penilaian kinerja, penghasilan, jaminan sosial, laranagn dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Formasi
Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi Pada Sekolah Dasar
Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 51) ,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
SidoarjoNomor 18 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21
Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata
Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada
masyarakat di bidang sarana peternakan, kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta
perizinan usaha pertanian perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun.
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata
Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan UPTD balai kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas pertanian dan perikanan kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain : ketentuan umum, pembentukan, susunan organisasi, kedudukan , tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan fungsi (kepala UPTD dan, kasubbag) eselonering jabatan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
jumlah 11 halaman + perjelasan 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2018
PERBUP Kab. Rembang No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak di Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang
PERBUP Kab. Rembang No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang
PERBUP Kab. Rembang No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah perlu mengatur tata cara pemberiannya; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
metetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di
Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis pajak dan retribusi yang mendapat insentif pemungutan, penerima dan besaran insentif', pembayaran insentif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2011 dicabut.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BAROS KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pada
Kecamatn Baros Kota Sukabumi yang berbatasan
dengan Kecamatan Cibereum, Kecamatan
Citamiang, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan
Warudoyong, maka perlu menerbitkan Peraturan
Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah
Administrasi Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15
Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun
2016.
Peraturan ini mengatur tentang Batas Wilayah
Administrasi Kecamatan Baros Kota Sukabumi. Terdiri atas 3 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi tempat khusus parkir yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat tarif retribusi tempat khusus parkir diangap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan besarnya tarif retribusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
4 halaman; Lampiran 1 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 32 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH - PEMERINTAH PROVINSI JAMBI - PENCABUTAN
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2018/NO.32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah rekomendasi Menteri Dalam Negeri mengenai pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017.
Pergub ini mengatur mengenai Pencabutan Beberapa Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
Dengan Peraturan Gubernur ini maka:
a. Pergub No. 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan
Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi;
b. Pergub No. 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pelayanan Informasi
Kehutanan, Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan (BPPTPP), dan Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan pada Dinas Daerah Provinsi Jambi;
c. Pergub No. 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan
Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
d. Pergub No. 52 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh;
e. Pergub No. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi;
f. Pergub No. 46 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Sentral Kerinci pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 32, BN.2018/No.1453, jdih.pom.go.id: 4 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.34.03.747 Tahun 2001 tentang Persyaratan Tambahan Izin Usaha Industri Farmasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018
Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mendukung pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam sebagaimana amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6132/SJ tanggal 20 Agustus 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam dan berdasarkan ketentuan butir V.21 Lampiran Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dimana pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kelima Atas Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Nomor 10 Tahun 2017; Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017.
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan: Rp. 1.915.600.000.000,00; Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan: Rp.2.370.433.223.102,00; Surplus / (Defisit) setelah Perubahan (Rp. 54.833.223.102,00); Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan: Rp. 454.833.223.102,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Perbup Berau No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017; Perbup Berau No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017; Perbup No. 25 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017. Perbup No. 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017.
22 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
