PERAN DESA DAN KELURAHAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERAN DESA DAN KELURAHAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
b. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistic, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (stunting) terutama pada
1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa dan Kelurahan perlu disusun pedoman bagi Desa dan Kelurahan dalam percepatan penurunan stunting;
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Peran Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009-Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/MENKES/PER/Xl/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);
21 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun
2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Reublik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
61/PMK.07 /2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
23. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);
24. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun
2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 21);
3:i. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Bone sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
'II. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95;
3). Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II
KEWENANGAN DESA DAN KELURAHAN DALAM INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING BAB III
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING
BAB IV
KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PENGORGANISASIAN
BABV
PELAKSANAAN PENCEGAHAN STUNTING
BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN HASIL PENGAWASAN
BAB II PEMBIAYAAN BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR '5 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERAN DESA DAN KELURAHAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 58 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pati No. 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa
Mengubah :
PERBUP Kab. Pati No. 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten pati Nomor 2 tahun 2015 Tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyikapi perkembangan dinamika dan
kondisi faktual di tingkat Desa dalam Pengisian Perangkat
Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perangkat Desa perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perangkat Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 tahun 2019; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Perda Kab Pati No 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perda Kab Pati No 11 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 11 Tahun 2019; Perbup Pati No 45 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Pati No 45 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 5, angka 21, dan angka 22 Pasal 1 dihapus,
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah,
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 28 diubah,
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 30 diubah, dan di antara ayat (5) dan
ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b),
5. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal,
6. Ketentuan ayat (6) huruf b dan ayat (7) Pasal 63 diubah,
7. Ketentuan pada huruf A Lampiran I, diubah.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2022/NO.58, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/26/Setda- Tapem.B/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Tasik Malaya dan Desa Sungai Besar, dan Berita Acara Nomor 094/27/SetdaTapem.B/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Sungai Besar dan Desa Sungal Jawi, telah disepakati batas Desa Sungal Besar dengan Desa Tasik Malaya dan Desa Sungai Jawi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 58 Tahun 2017
KEPALA DESA - TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD. 2017/No. 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 201 7 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (1), penghapusan Pasal 21 huruf g, Pasal 82 huruf e angka 7, Pasal 83.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 58 Tahun 2023
PERBUP Kab. Magelang No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 tahun 2019; Perpres no 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendagri No 119 Tahun 2019; Perbup Magelang No 4 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Perbup Magelang No 4 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang:
a. Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
b. Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 41)
diubah
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, bd tahun 2020 nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/ PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 129); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 17);
TERDIRI ATAS 2 PASAL DAN LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2020
tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2020 Nomor 17), diubah
TIDAK ADA
37 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 58 Tahun 2019
Desa-Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2019/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung,
telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di
Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di
Kabupaten Bandung;
b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemilihan
dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Bandung,
diperlukan penyesuaian terhadap beberapa substansi
pasal, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun
2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015
mengatur mengenai perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 3 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bandung nomor 19 tahun 2014 tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa di kabupaten bandung
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan kepada Desa yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah
yang penting untuk membiayai pembangunan daerah;
bahwa sebagai dukungan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa untuk percepatan pembangunan desa
serta meningkatkan kinerja Pemerintah Desa terhadap
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Blora, perlu adanya
penghargaan kepada Pemerintah Desa yang lunas Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum dalam pemberian penghargaan kepada Desa yang
lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaaan, perlu mengatur mengenai pemberian
penghargaan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Penghargaan Kepada Desa Yang Lunas Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Penghargaan
Bab III Tata Cara Pemberian Penghargaan
Bab IV Penatausahaan Dana Penghargaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
