Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, perda No.1 Tahun 2009, Perda No.16 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 dalam 17 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Pencabutan perbup no.9 tahun 2015
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 40 ayat (3), serta Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, guna pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Pekalongan sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 9 Tahun 1965; UU No 24 Tahun 2007; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 1986; PP No 21 Tahun 1988; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 17 Tahun 2018; Permendes PDTT No 2 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Per Kepala LKPP No 13 Tahun 2013; Perda Kab Pekalongan No 8 Tahun 2015; Perda Kab Pekalongan No 4 Tahun 2016; Perda Kab Pekalongan No 1 Tahun 2017; Perda Kab Pekalongan No 2 Tahun 2017; Perda Kab Pekalongan No 19 Tahun 2017; Perda Kab Pekalongan No 20 Tahun 2017; Perda Kab Pekalongan No 2 Tahun 2018; Perda Kab Pekalogan No 6 Tahun 2018; Perda Kab Pekalongan No 7 Tahun 2018; Perbup Pekalongan No 38 Tahun 2014; Perbup Pekalongan No 69 Tahun 2017; Perbup Pekalongan No 5 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. DIatur juga mengenai asas Pengelolaan Keuangan Desa, kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
100 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa 01 Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020, yang memuat: Ketentuan Umum; Pengalokasian ADD; Mekanisme Penyaluran dan Pencairan; Belanja Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan terwujudnya Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu yang merupakan kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim untuk mewujudkan program desa membangun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan infrastruktur desa, memajukan perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014; UU sebagaimana telah diubah No.23 Tahun 2014 Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kutim No.8 Tahn 2016; Perda Kutim No.5 Tahun 2020
Pedoman pelaksanaan dana gerakan pembangunan desa mandiri terpadu.
Bab yang diatur dalam peraturan ini memuat: Azas pengelolaan; Penentuan besaran dana gerbang desa madu; Pengelolaan dana gerbang desa madu; Mekanisme penyaluran dan pencairan,penggunaan,Penatausahaan,pertanggungjawaban,danpelaporan; Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Holea Indah Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a, bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan
Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Konawe Selatan, maka
Desa Amohola Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe
Selatan layak untuk dimekarkan;
b. batrwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3
Permendagri I Tahun 2017 tentang Penataan Desa
menyebutka-n bahwa dalarn hal Bupati menyetujui
pemekaran Desa. Bupati menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Desa Persiapan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Holea Indah
Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2414 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Perzrturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2O15
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01
Tahun 2017 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
BAB III LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH DESA PERSIAPAN HOLEA INDAH
BAB IV SARANA DAN PRASARANA DESA PERSIAPAN HOLEA INDAH
BAB V PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN HOLEA INDAH
BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS PERANGKAT DESA PERSIAPAN HOLEA INDAH
BAB VII PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAB VIII ASET DESA
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 57 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Pardomuan Kecamatan Onan Runggu Dengan Desa Huta Hotang, Desa Sitamiang, Desa Tambun Sungkean, Desa Onan Runggu, Desa Pakpahan dan Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 57 Tahun 2018
KEPESERTAAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan Kepala Desa,Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa untuk m elaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, ketentuan pasal 66 ayat (4) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Kepala Desa, Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengikuti Program Jam inan Sosial Ke tenagakerj aan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 40 Thaun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kepesertaan Kepala Desa,Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata
ABSTRAK:
a. bahwa pebangunan kepariwisataan dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah dalam Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan pariwisata, pengembangan kegiatan pariwisata berbasis potensi keunggulan wilayah, baik potensi daya tarik wisata alam, tradisi budaya, dan kreativitas masyarakat yang khas di Kabupaten Polewali Mandar, perlu dikembangkan Desa Wisata;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Desa Wisata berjalan sistematis dan efektif, perlu menyusun pengaturan terkait pedoman pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata. Ruang Lingkupnya sebagai berikut:
a. kelembagaan Desa Wisata;
b.pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata;
c. klasifikasi Desa Wisata;
d.pemberdayaan masyarakat;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. Forum komunikasi Desa Wisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
