peraturan bupati - standarisasi sarana dan prasarana kerja
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2012/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja
dan kelancaran penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah secara berdaya guna
dan berhasil guna, maka diperlukan
standarisasi sarana dan prasarana kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1994; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 3 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penataan Sarana dan Prasarana Kerja; Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2012.
64 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kabupaten Purbalingga dipandang perlu adanya kegiatan Padat Karya Pangan dalam bentuk pembangunan prasarana fisik perdesaan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal; bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan Padat Karya Pangan, maka perlu disusun Pedoman Umum Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 68 T ahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud dan tujuan kegiatan Padat Karya Pangan (PKP), prinsip-prinsip pengelolaan PKP, komponen kegiatan PKP, anggaran serta pertanggungjawaban kegiatan PKP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2012.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012
DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT - PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) di Kab Klaten berasal dua sumber pendanaan, yaitu dari APBN dan APBD; bahwa penyaluran dana bantuan langsung masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang bersumber dari APBN diatur dalam petunjuk teknis tersendiri, untuk dana bantuan langsung masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang bersumber dari APBD guna kelancaran penyalurannya perlu diatur dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kab Klaten;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Permenkeu No 168/PMK.07/2009; Permendagri No 32 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pengelolaan dan abantuan langsung masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2012.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2011 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
ABSTRAK:
bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Pasal 56 ayat (6), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (7), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar grosir dan/atau pertokoan.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan; Klasifikasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Pemakaian Fasilitas asar Grosir dan/atau Pertokoan; Tata Cara Pemungutan retribusi; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Pendelegasian Wewenang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2012.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2012 No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pemungutan Pajak Parkir
ABSTRAK:
Bhawa kewenangan pemungutan Pajak Parkir diutetapkan berdasarkan Perda bno. 27 TRahun 2011 maka perlu diatur dengan Perbup tentang Prosedur Pemungutan Pajak Parkir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2011; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 27 Tahun 2011; Perda kab. Babdung Barat No. 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umunm, Objek Dan Subjek Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Tata Cara Pemungutan dan Masa Pajak, Tata Cata Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Penyitaan, Lelang, Tata Cara Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Pembetulan Pasmbatalan Pengurangan Ketatpan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Tata Cara Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Jenis Formulir, Tata Cara Pembukuan Dan Pemeriksaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2012.
32 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2012
PERBUP Kab. Demak No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa Pajak Air Tanah adalah merupakan salah satu jenis pajak
daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun· 2012
tentang Pajak Daerah;
bahwa guna kelancaran mekanisme pengaturan Pajak Air Tanah
agar berjalan efektif dan optimal, perlu disusun petunjuk
pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan hurf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten
Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peratura Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Demak yang meliputi Objek Dan Subjek Pajak, Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan, Tata Cara Penghitungan Pajak, Tata Cara Pemungutan Dan Masa Pajak, Tata Cara Penerbitan SKPD, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Penyitaan, Tata Cara Pengurangan Dan Keringanan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Adminstrasi, Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Banding, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2012.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2012
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - KANTOR PELAYANAN TERPADU - KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT - PERUBAHAN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIJINAN KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 6 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian perizinan kepada masyarakat;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang SOP Perijinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2008; Perka BKPM No. 11 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 13 Tahun 2008; PERDA No. 14 Tahun 2008; PERDA No. 15 Tahun 2008; PERDA No. 6 Tahun 2009; PERDA No. 12 Tahun2011; PERBUP No. 12 Tahun 2011.
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Tanjung Jabung Barat No. 8 Tahun 2010 tentang SOP Perijinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, meliputi: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup, Penyelenggara Perizinan danJenis Perizinan; Mekanisme Pelayanan Perjanjian; Penanganan Pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2012.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku maka Perbup Tanjung Jabung Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelayanan dan SOP Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2012
PEDOMAN TATA CARA REVISI ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Revisi Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas peiaksanaan
Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
serta percepatan pencapaian kinerja dinas/badan/kantor/unit
kerja di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan
perubahan atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012, pelaksanaan ketentuan dalam Pasai
160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 21 Tahun 2011 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam tentang Pedoman Tata Cara Revisi Anggaran Pada Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012; Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah sebagairnana Perubahan Pertama Peraturan Menteri Daiam Negeri 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;PEraturan Menteri Keuangan 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam peraturan ini berisi tentang pedoman tata cara revisi anggaran pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka efisiensi dan efektifitas peiaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 serta percepatan pencapaian kinerja dinas/badan/kantor/unit kerja di Kabupaten Kuantan Singingi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2012.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
