SATUAN BIAYA HONORARIUM, BIAYA MAKAN DAN MINUM, BIAYA DIKLAT/KURSUS, DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH - standar
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2020/ No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya Honorarium, Biaya
Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus, dan Standar
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah
Daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan
beitanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan
kepastian hukum penggunaan standar satuan biaya
honorarium, biaya makan dan minum, biaya
diklat/kursus, dan standar harga pengadaan barang/jasa
kebutuhan pemerintah Kabupaten Boyolali yang dibiayai
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka
perlu mengatur ketentuan mengenai standar satuan biaya
honorarium, biaya makan dan minum, biaya
diklat/kursus, dan standar harga pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Biaya Honorarium, Biaya
Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus, dan Standar
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penggunaan standar satuan biaya honorarium, biaya makan dan minum, biaya diklat/kursus, dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
145 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD TAHUN 2020 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terkait dengan alokasi dana perimbangan bagi Pemerintah Daerah serta sebagai bentuk kepedulian dan peran Wajib Pajak terhadap penerimaan Negara, maka pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ponorogo diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ponorogo;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
KETENTUAN UMUM; PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA; TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI; MASA BERLAKUNYA NPWP CABANG/LOKASI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
4 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 50 Tahun 2020
PERBUP Kab. Boalemo No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo nomor 43 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/ Jasa di Desa Se-Kabupaten Boalemo
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2020 (50)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019, PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, Permendagri No 20 Tahun 2018, Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019, PERDA Kab Boalemo No 2 Tahun 2018, Perbup No 1 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata nilai pengadaan, ruang lingkup pengadaan, para pihak, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran prestasi kerja, keadaan kahar, pemutusan surat perjanjian, sanksi, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan serah terima, pembinaan, pengawasan dan pengadaan secara elektronik, ketentuan lain-lain, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 90 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Pelaksanaan tata cara pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, persaingan yang sehat, keadilan, serta akuntabilitas, yang juga disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (6) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019; Perbup Tana Tidung No.4 Tahun 2020.
Perbup ini mengatur tentang petunjuk teknis pengadaan barang/jasa di desa yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata nilai pengadaan, para pihak, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, keadaan kahar, pemutusan surat perjanjian, sanksi, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan serah terima, pembinaan, pengawasan dan pengadaan secara elektronik, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Perbup Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
56 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Tahun 2020/ No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
ABSTRAK:
Dalam rangkia perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2021
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 33 Tahun 2020; Perpres No 33 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar harga Satuan harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
105 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan sisitematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Tata Nilai Pengadaan;
Ruang Lingkup Pengadaan;
Para Pihak;
Perencanaan Pengadaan;
Persiapan Pengadaan;
Pelaksanaan Pengadaan;
Pembayaran Prestasi Kerja;
Keadaan Kahar;
Pemutus Surat Perjanjian;
Sanksi;
Penyelasaian Perselisihan;
Pelaporan dan Serah Terima;
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengadaan Secara Elektronik;
Ketentuan Lain-Lain; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
38 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu mengatur mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Menetapkan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Desa sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip pengadaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.
84 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sumedang No. 126 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PerLKPBJP No. 12 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip dan Etika Pengadaan; Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Surat Perjanjian; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan dan Serah Terima; Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik; Ketentuan Lain-Lain; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
23 Halaman dan 5 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Permendagri No.20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Paser tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun
2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa, meliputi: 1. Maksud dan Tujuan; 2. Tata Nilai Pengadaan; 3. Ruang Lingkup Pengadaan; 4. Para Pihak; 5. Perencanaan Pengadaan; 6. Persiapan Pengadaan; 7. Pelaksanaan Pengadaan; 8. Pembayaran Prestasi Kerja; 9. Keadaan Kahar; 10. Pemutusan surat perjanjian; 11. sanksi; 12. Penyelesaian Perselisihan; 13. Pelaporan dan Serah Terima; 14. Pembinaan, Pengawasan dan pengadaan secara elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
Peraturan Bupati Nomor 14
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
22 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
