Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2017 dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/ A);
Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 27 /E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 56/E).
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan ADD;
3. Prinsip-prinsip pengelolaan ADD;
4. Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
5. Mekanisme Perencanaan ADD;
6. Penggunaan ADD;
7. Mekanisme pengajuan ADD;
8. Mekanisme penyaluran ADD;
9. Pembinaan ADD;
10. Pertanggungjawaban ADD;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2017/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan Bupati/Walikota dapat membuat pedoman tekms kegiatan yang didanai dan Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tekms Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 07/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Pengelolaan Dana Desa
Bab III Pengelolaan Dana Desa
Bab IV Prioritas Penggunaan Dana Desa
Bab V Penyaluran Dana Desa
Bab VI Pelaporan
Bab VII Pemantauan dan Evaluasi
Bab IX Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Kamering ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturann Bupati untuk menjamin tertib Administrasi Pemerintahan,memberikan kejelasan dan kepastian Hukum,penegasan batas wilaya Desa bertujuan untuk memberikan batas - batas kewenangan Administrasi pemerintah Desa secara pasti sehingah memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan.pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara kesatuan Repbulik Indonesia.pelacakan dan penegasan /pemasangan pilar batas Desa/Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah: UU No 28 Tahun 1959;UU No 26 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014;Pemendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016;Keputusan Bupati No 18/KEP/I/2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang ,Sebelah Utara berbatasan Desa Lubuk Ketepeng Kecamatan Jejawi,Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa penyandingan dan Desa Belanti,Sebelah Barat berbatasan dengan Desa penyandingan , Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaraja.Titik Koordinat Batas Desa berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 21 Tahun 2017
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2017/NO. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang mengamanatkan dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP RI No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017; PERDA Kab Labusel No. 9 Tahun 2016 PERDA Kab Labusel No. 1 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan, Pemerintahan, kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Desa Persiapan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 21 Tahun 2017
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
10. Perbup Seluma No. 31 Tahun 2016
Pasal 3 :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, menyelenggarakan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa/kelurahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
1. Perbup No. 33 Tahun 2010
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perpres No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres No 12 Tahun2 013 tentang Jaminan Kesehatan maka beberapa ketentuan dalam perbup No 5 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa Sekretaris Desa dari unsur PNS tidak lagi menjabat di Desa dan ditempatkan di lingkungan Pemda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penghasilan Pemerintah Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perpes No 87 Tahun 2014; Perda Kab temanggung No 14 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan pemerintah desa, penghasilan tetap, tunjangan pemerintah desa, penerimaan lainnya yang sah, tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa PNS, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 20115 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 tahun 2016, Perbup Kab. Kapuas Hulu No. 7 tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung serta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm dan 3 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, dan guna terwujudnya percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 5 dan angka 6, perubahan Pasal 8 ayat (2), perubahan Pasal 9 ayat (3), perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12 ayat (2), perubahan Pasal 16
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2017
teknis - pemberian bantuan keuangan - pemdes - badan usaha milik desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun; Undang-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016;Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016;Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud Dan Tujuan; Pendirian Bumdes; Alokasi Anggaran; Pelaksanaan Kegiatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
