Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 17.847 peraturan dalam 0,078 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

PERBUP NO 11 TAHUN 2023 HOSPITAL BY LAW OK.pdf

PEDOMAN - PERATURAN - INTERNAL - (HOSPITAL - BY - LAWS) - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - KABUPATEN - BATU - BARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara

ABSTRAK:

bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan karena itu rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, maka salah satu kewajiban setiap rumah sakit adalah menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/ 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 / Menkes /K/II/2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 119 Tahun 2022, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 120 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 121 Tahun 2022.
Materi ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PRINSIP HOSPITAL BY LAWS, IDENTITAS, FALSAFAH, VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN NILAI-NILAI DASAR, Identitas, Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-nilai Dasar, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, DEWAN PENGAWAS, Pembentukan Dewan Pengawas, Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas, Keanggotaan Dewan Pengawas, Masa Jabatan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Biaya Dewan Pengawas, PENGELOLA BLUD RSUD, Struktur Organisasi BLUD RSUD, Pejabat Pengelola, Pengangkatan Pejabat Pengelola, Kompetensi Direktur, Kompetensi Pejabat Teknis, Pemberhentian Pejabat Pengelola, Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Teknis Bidang Pelayanan, Tugas dan Fungsi Pejabat Teknis Bidang Penunjang, Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan, Status Kepegawaian Pejabat Pengelola, Rapat-Rapat, Pendelegasian Wewenang, PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN FUNGSI PENDUKUNG, Instalasi dan Ruangan, Organisasi Pelaksana Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Staf Medis Fungsional, Organisasi Pendukung, Satuan Pengawas Internal, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu, Komite Farmasi dan Terapi, Komite Etik dan Hukum, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), Komite Koordinasi Pendidikan, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Petugas Koordinator (Duty Manager), Tata Kerja, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tujuan Pengelolaan, Pengangkatan Pegawai, Penghargaan dan Sanksi, Rotasi Pegawai, Disiplin Pegawai, Pemberhentian Pegawai, Remunerasi, Standar Pelayanan Minimal, Pengelolaan Keuangan, Tarif Pelayanan, Pendapatan dan Biaya, Pendapatan, Biaya, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit, KETENTUAN PERALIHAN, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2023.
51 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Majene Nomor 11 Tahun 2023.pdf

badan layanan umum - penatausahaan - pedoman

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2023 (11): 133 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksananakan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2004 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.6 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.36 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penatausahaan BLUD memuat : a. pendapat dan belanja; b. penerimaan dan pengeluaran; c. utang dan piutang; d. persediaan, asset tetap dan investasi; dan e. ekuitas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
133 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Remunerasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo

Abstrak

Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Gorontalo No. 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Remunerasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo.

Download file:

PERBUB NO 11 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PUSKESMAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN GORONTALO

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2023 (11)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Remunerasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk karena peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Remunerasi Puskesmas Badan Layanan Umm Daerah kabupaten Gorontalo perlu diubah karena tidak sesuai dengan perkembangan dan karakteristik pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 202, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 79 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Remunerasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
Terdiri dari 6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP KABUPATEN TELUK WO...NO 11 TAHUN 2023.pdf

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD. No. 2023/11, LL Kab Teluk Wondama: 17 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

ABSTRAK:

Bahwa dengan memperhatikan dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Silpil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Wondama ini mengatur mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 8 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Teluk Wondama Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Lamp 37 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu

Abstrak

Perpajakan Desa

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Sragen No. 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu

Mengubah

Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu

Download file:

Perbup Srgn 11_2023.pdf

pemungutan pajak bumi dan bangunan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2023/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi kerja pelaksana pemungutan serta percepatan lunas Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa pada awal waktu, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 diubah.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Sleman No. 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Keagamaan Dan Pendidikan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan

Download file:

Perbup No 11 Tahun 2023.pdf

hibah-keagamaan-pendidikan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2023/NO. 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan lampiran RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 huruf D. angka 16. Huruf a. angka 5) huruf a) angka (6) huruf (C), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahum Anggaran 2023, Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022.
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1; ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 ayat yakni ayat (6); mengubah ketentuan Pasal 9; Menghapus ketentuan Pasal 10.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
Peraturan ini mengubah: a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan; b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10.3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah Keagamaan dan Pendidikan;
Jumlah Halaman: 7 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 202...SIPAN DINAMIS TE.pdf

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif; b. bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektif atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KETENTUAN UMUM BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TAhun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download file:

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2023.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

No.11 TAHUN 2023 Perbup N...an APBD TA. 2023.pdf

Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Tahun 2023 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2027 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; bahwa dengan adanya kekurangan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga perlu dilakukan penyesuaian: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU NO. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda No. 6 Tahun 2021; Perda No. 6 Tahun 2022
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Dana Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Banyuasin No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Mencabut

Peraturan Bupati No 3 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa dalam Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2022.

Download file:

PERBUP NO 11 TAHUN 2023 (Dengan lampiran).pdf

alokasi dana desa-bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2023/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 97 ayat (4), dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 6 Tahun 2002; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati No 88 Tahun 2019; Peraturan Bupati No 24 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 333 Tahun 2022;
Dalam peraturan ini diatur tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2023, Alokasi Dana Desa atau disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit 10% (sepuluh per seratus). Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, asas dan prinsip, maksud dan tujuan, sumber anggaran, pengalokasian dan penghitungan, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi kepala desa, perangkat desa serta tunjangan BPD, perencanaan, penyaluran dan pencairan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sanksi dan pemeriksaan, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati No 3 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa dalam Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2022.
28 hlm, Lampiran : 25 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.